Gibran, Yenny Wahid, dan Budiman Sudjatmiko Hadiri Kopi Darat PSI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 22 Agustus 2023
Gibran, Yenny Wahid, dan Budiman Sudjatmiko Hadiri Kopi Darat PSI

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka tiba di Tennis Indoor Senayan, Jakarta untuk menghadiri kopi darat nasional (Kopdarnas) PSI, Selasa (22/8/2023). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyelenggarakan Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, putri Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid, hingga politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menghadiri acara tersebut.

Budiman Sudjatmiko tiba lebih awal, yakni pukul 19.12 WIB dengan mengenakan kemeja berwarna putih. Kemudian, disusul Yenny Wahid pukul 19.44 WIB dan Gibran pada pukul 20.12 WIB.

Mereka disambut oleh sejumlah elite PSI, yakni Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha, dan Sekjen DPP PSI Isyana Bagoes Oka.

Baca Juga:

Respons Menkominfo Budi Arie soal Isu jadi Ketua Umum PSI

Kepada awak media, Budiman mengatakan bahwa ia diundang oleh PSI untuk menjadi narasumber pada acara tersebut. Ia akan membicarakan seputar kepemimpinan, pemuda, dan politik.

"Di sini saya diundang Mbak Grace untuk menjadi salah satu pembicara dalam talkshow bersama Mbak Yenny Wahid, bersama Mas Wali Gibran, untuk acara kopdar," kata Budiman, seperti dikutip Antara.

Menurut dia, Kopdarnas PSI merupakan acara yang terbuka untuk tokoh dari berbagai kalangan.

"Ini acara terbuka, buktinya ada dua orang partai lain yang diundang oleh PSI," ucap Budiman.

Yenny Wahid juga mengatakan hal yang sama. Dia yang tampak mengenakan kaus berwarna hitam lengkap dengan kerudung khasnya itu mengaku mendapat undangan untuk menjadi narasumber pada Kopdarnas PSI.

"Saya sebagai undangan, diminta untuk ikut menjadi narasumber," imbuh Yenny kepada awak media begitu tiba di lokasi acara.

Baca Juga:

PSI Serukan Darurat WFH untuk Sekolah dan Kantor di Jakarta

Sementara itu, Gibran enggan memberi keterangan kepada awak media setibanya di Tennis Indoor Senayan. Ia yang tampak mengenakan luaran berwarna biru dongker tersebut langsung masuk ke arena acara diiringi oleh petinggi PSI.

Lebih lanjut, Grace Natalie menjelaskan bahwa Kopdarnas PSI merupakan wadah berkumpulnya kader partai dari seluruh Indonesia.

Grace mengatakan, Kopdarnas merupakan momentum PSI untuk mendengar masukan dari kader, termasuk soal dukungan calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun begitu, Grace mengatakan PSI tidak memiliki target tertentu dalam mengumumkan nama capres yang akan didukung oleh partainya.

"Kita tunggu saja. Jadi, hari ini Kopdarnas, teman-teman se-Indonesia kumpul. Jadi, mereka ini akan kasih masukan semuanya. Nanti kita akan sampaikan hasil rapat nasionalnya bagaimana," kata Grace. (*)

Baca Juga:

#PSI #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan