Andika Pratama
MerahPutih.com - Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) dan Barisan Pelopor (Bapor) menggeruduk Balai Kota, Selasa (18/12) siang WIB.
Kedatangan mereka menuntut Pemprov DKI Jakarta menerapkan UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) DKI Jakarta tanpa formula PP 78/2015 dan revisi UMP DKI Jakarta Tahun 2019 pasca dikalahkannya kasasi Pemprov DKI Jakarta.
"Jadi itu tuntutan pertama kita minta pak Anies untuk tetap menetapkan UMPS 86 subsektor walaupun ada permen 15 itu yang pertama," kata Ketua DPD FSP LEM SPSI, Yulianto di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/12).
Kemudian dalam aksinya mereka juga menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menepati janji saat kampanye di Pilkada 2017 lalu.
Adapun saat kampanye Anies berjanji akan menaikan UMP di atas persentase yang diperoleh dari rumus di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Diketahui Anies telah menetapkan UMP DKI yang baru sebesar Rp 3.940.973. Angka tersebut naik 8,03 persen dari tahun sebelumnya.
"Menetapkan upah minimum DKI Jakarta lebih tinggi dari yang ditentukan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, melalui mekanisme Dewan Pengupahan," jelasnya.
Kemudian, dia juga menuntut, agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mencabut Peraturan Menteri (Permen) Nomor 15 Tahun 2018. Karena, dianggap menyengsarakan buruh.
"Tujuannya saja Menteri Dhakiri kan nekat mengeluarkan Permen Nomor 15 Tahun 2018 tentang upah minimum. tentang UMP tentang UMSP," terangnya.
Berikut ini 10 butir kontrak politik "Sepultura" dengan Anies-Sandi:
1. Menetapkan upah minimum DKI Jakarta lebih tinggi dari yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, melalui mekanisme Dewan Pengupahan, serta menetapkan upah sektoral, struktur dan skala upah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Menghentikan sistem kerja outsourcing, kerja kontrak dan pemagangan buruh di DKI Jakarta sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, dan tidak sesuai dengan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2013, yang membatasi outsourcing hanya untuk lima jenis pekerjaan saja.
3. Subsidi kepemilikan tempat tinggal murah di DKI Jakarta (Rusunami) untuk buruh yang bekerja dan berdomisili resmi di wilayah DKI Jakarta dengan DP 0 rupiah.
4. Menyediakan transportasi publik terjangkau dan bersubsidi untuk buruh termasuk di kawasan-kawasan industri.
5. Mengupayakan penerapan semacam sistem jaminan sosial bagi buruh korban PHK, serta mewajibkan perusahaan-perusahaan di wilayah DKI Jakarta untuk memprioritaskan wearga resmi DKI Jakarta untuk mengisi lowongan kerja di perusahaan bersangkutan, termasuk mempertahankan pekerja PPSU yang sekarang ada, dan meningkatkan kesejahteraannya.
6. Pendidikan gratis hingga tingkat SMA/sederajat, beasiswa perguruan tinggi (KMJU), KJP Plus bagi buruh dan keluarganya yang merupakan warga resmi DKI Jakarta.
7. Tolak reklamasi teluk Jakarta dan penggusuran dengan cara-cara yang tidak manusiawi di DKI Jakarta.
8. Angkat guru dan tenaga pendukung honorer sekolah-sekolah negeri di wilayah DKI Jakarta menjadi Aparatur Sipil Negara, serta tingkatkan upah dan tunjangan guru swasta (PAUD, Madrasah, dan Yayasan) setara UMP bagi yang memenuhi syarat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Mengupayakan penerapan semacam sistem jaminan sosial kesehatan yang meliputi jaminan kesehatan gratis, KJS Plus untuk buruh dan keluarganya dan mewajibkan seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk memiliki program jaminan pensiun.
10. Mengusahakan koperasi-koperasi buruh untuk menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta dalam membantu kesejahteraan buruh DKI Jakarta, serta memberi peluang bagi buruh untuk berpartisipasi dalam program OK OCE. (Asp).
