Noer Ardiansjah
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantoro melontarkan kritik pedas terhadap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian di bawah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Ferry menilai, ketiga institusi hukum tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk 'pukul' pihak-pihak yang selama ini bersebrangan dengan haluan pemerintah.
"Sekarang, 'kan institusi-institusi yang ada (seperti) kejaksaan digunakan oleh Partai Nasdem untuk mengintimidasi beberapa kepala daerah, sudah kelihatan sekali itu," kata Ferry usai menghadiri rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jalan Cisadane, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (8/6).
Kemudian, kata Ferry, Kemenkumam juga digunakan oleh Presiden Jokowi untuk 'mengobrak-abrik' Partai Golkar dan PPP.
"Kemudian kepolisian makin kelihatan lebih memberikan privilage, keistimewaan kepada satu kelompok dan kemudian menolak tegas kepada kelompok yang lain," tandasnya.
Menurut dia, kondisi ini menunjukkan bahwa presiden sedang menurunkan citranya sendiri. Oleh karena itu, Ferry meminta presiden untuk tidak lagi menggunakan aparatur negara untuk kepentingan pribadinya.
"Institusi yang menjadi representasi negara sekarang digunakan oleh presiden. Jadi, jangan menggunakan institusi aparatur di lingkungannya untuk kepentingan pribadinya," tegas Ferry. (Pon)
Baca berita terkait Ferry Juliantoro lainnya di: RUU Pemilu, Gerindra Pertimbangkan Ubah Pencalonan Presiden
