Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Partai Gerindra menegaskan tak pernah mengemis jabatan kepada Presiden Joko Widodo. Sebab penyusunan nama-nama di kabinet selama ini merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Kami tak pernah meminta minta untuk masuk ke kabinet. Sampai sekarang pun tak pernah kami menyodorkan nama," kata Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10).
Baca Juga
Menurut Riza, ketiga nama seperti Sandiaga Uno, Fadli Zon dan Edhie Prabowo yang sempat diajukan menjadi menteri adalah tak benar.
"Sejauh ini kami tak pernah ajukan siapapun ya. Partai Gerindra punya kader mumpuni, berintegritas dan memiliki visi yang baik. Tapi gak pernah kami ajukan nama-nama," jelas Riza.
Riza memahami keinginan dan dilematis perasaan partai koalisi partai pendukung Jokowi yang sudah berjuang sejak awal jika Gerindra bergabung. "Kami serahkan semua ke pak Jokowi," jelas Riza.
Riza berkata, yang terpenting bagi partai besutan Prabowo ini adalah kontribusi membangun Bangsa Indonesia kedepannya. "Kami siap membantu pemerintah jika diperukan, jika tidak juga kami akan tetap membantu pemerintah dengan jadi partai penyeimbang," tegas Riza.
Riza berujar, apabila nantinya kader Gerindra diminta untuk masuk kedalam kabinet Kerja Jokowi maka akan membantu pemerintahan secara total. Namun jika tidak, maka Gerindra tak akan menjadi partai yang terus menerus mengkritik kebijakan pemerintah dengan memberikan solusi.
"Jangan sampai jika berada di dalam (koalisi) jadi masalah, korupsi, KKN dan sebagainya. Dan jika di luar (koalisi) jangan hanya bisa mengkritisi, menggonggong tanpa memberi solusi, enggak baik juga," terang Riza.
Baca Juga
Karena itulah Riza meminta semua pihak untuk saling bersatu demi kepentigan bangsa Indonesia, mengingat konstestasi pemilu sudah usai.
"Jadi apa yang baik, yang baik memberikan segala dengan kekuatan yang kami miliki, sama-sama berlomba, berkompetisi memberikan terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. itu yang jadi penting untuk Gerindra hari ini. Tidak mesti harus di dalam atau di luar (pemerintahan)," tandasnya. (Knu)
