Gerindra Sebut PKS Legowo Salim Segaf Tak Jadi Cawapres Prabowo

MerahPutih.Com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) legowo jika Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri tak dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

"Legowo, pokoknya PKS suasananya riang gembira. Tadi saya bersama Presiden dan Bendahara umum PKS. Pak Prabowo bertemu dengan Habib Salim," kata Muzani di kediaman Prabowo, kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/8).

Hal tersebut disampaikan Muzani pasca pertemuan tertutup antara Prabowo dan Salim Segaf di kediaman petinggi partai Dawah itu di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.

"Tadi pembicaraan sangat produktif dan sangat bagus antara Pak Prabowo dan Habib Salim selaku Ketua Majelis Syuro PKS," ucap dia.

Muzani mengklaim, meski tak mendapat jatah cawapres, PKS akan tetap dalam barisan koalisi pendukung Prabowo di Pilpres. Ia pun memberi sinyal cawapres Prabowo akan diumumkan malam ini.

"Tapi tanda kebaikan bahwa PKS bersama Gerindra dan Gerindra akan tetap bersama PKS, insya Allah. Jalan itu masih terang benderang. Dalam sehari ini mudah-mudahan ada keputusan baik," ungkap dia.

Sebelumnya, Prabowo dikabarkan menggelar pertemuan dengan Salim Segaf Al-jufri di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, pukul 11.00 WIB. Namun sampai pukul 15.00 WIB, Prabowo tak kunjung datang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ternyata mantan Danjen Kopasssus itu menggelar pertemuan di kediaman Salim di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Namun, pertemuan itu dilakukan secara tertutup dan awak media tidak diperkenankan masuk.

Prabowo meninggalkan kediaman Salim pukul 15.23 WIB. Ketika keluar dari rumah Salim, Prabowo tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media. Bahkan, mantan menantu Presiden ke-2 RI Soeharto itu tak menyapa awak media yang telah menunggunya sejak pukul 11.00 WIB di DPP PKS.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Ojol Ancam Demo Besar-besaran Saat Asian Games, PPOI: Bermotif Politik