Headline

Gerindra Prediksi Pansus Wagub DKI Rampung Sebelum Masuknya Anggota DPRD yang Baru

Eddy FloEddy Flo - Senin, 27 Mei 2019
 Gerindra Prediksi Pansus Wagub DKI Rampung Sebelum Masuknya Anggota DPRD yang Baru

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Iman Satria (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Proses suksesi Wakil Gubernur DKI Jakarta tampaknya masih harus menunggu waktu yang panjang. Meski saat ini PKS dan Gerindra selaku partai pengusung sudah menyodorkan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu tapi masih tertunda lantaran harus menunggu kinerja Pansus Wagub DKI.

Lantas, kapan Pansus Wagub DKI akan merampungkan tugasnya dengan memilih pengganti Sandiaga Uno secara definitif? Menanggapi pertanyaan tersebut, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Iman Satria memprediksi proses pemilihan Wagub DKI akan selesai sebelum anggota DPRD baru masuk ke Kebon Sirih.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, kerja Panitia Khusus (Pansus) maksimal 6 bulan. Hal itu tertuang pada Pasal 64 ayat 4.

Pimpinan DPRD DKI Jakarta bersama Gubernur Anies Baswedan
Para pimpinan DPRD DKI Jakarta bersama Anies Baswedan (Foto: antaranews)

Berikut ini bunyinya:

Masa kerja panitia khusus: a. paling lama I (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

"Mudah-mudahan dalam waktu sebulan-dua bulan sebelum dari pada era dewan yang baru pasti sudah ada lah," ujar Iman Satria di Jakarta, Senin (27/5).

Target waktu itu harus bisa dijalankan karena, lanjut Iman, anggota yang saat ini masuk dalam Pansus Wagub ada yang kemungkinan tak lolos menjadi anggota DPRD DKI Jakarta.

"Karena itu mohon maaf ada yang tidak berlanjut untuk dewan yang akan datang," tuturnya.

Calon Wagub DKI yang diusulkan Gerindra dan PKS
Para politisi PKS yang berkiprah di Kebon Sirih, dua diantaranya Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu diplot untuk menggantikan posisi Sandiaga Uno sebagai Wagub DKI Jakarta (Foto: antaranews)

Diketahui Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi telah menunjuk Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Ongen Sangaji sebagai Ketua Pansus Wagub DKI dan Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Barus Wakil Ketua Pansus DKI.

Diketahui Pansus DKI telah menggelar rapat perdana dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat Senin (20/5) lalu.

BACA JUGA: Sofyan Basir Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Demo di Monas, Ratusan Mahasiswa Tuntut Amien Rais Ditangkap

Plt Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal M Piliang menegaskan bahwa DPRD DKI Jakarta wajib memilih satu dari dua kandidat calon Wagub DKI yang diusul PKS dan Partai Gerindra. Anggota parlemen Kebon Sirih kan melanggar peraturan bila tak pilih satu cawagub.

"Tugasnya DPRD itu bukan menolak, tapi memilih salah satu. Kalau tidak memilih itu melanggar peraturan, kan tugasnya melakukan pemilihan," tutup Akmal di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (20/5).(Asp)

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta #Partai Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Bagikan