Gerindra PKS Pecah Kongsi di Wagub DKI, Taufik Tantang Adu Voting

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 18 September 2018
Gerindra PKS Pecah Kongsi di Wagub DKI, Taufik Tantang Adu Voting

Anies Baswedan-Sandiaga Uno, pasangan yang diusung koalisi Gerindra-PKS di Pilgub DKI 2017. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik menantang PKS untuk mengajukan sendiri nama kader calon wakil gubernur DKI untuk diadu dengan jagoan partainya di DPRD DKI.

Tantangan Taufik ini sekaligus menolak permintaan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi yang menyarankan Gerindra untuk legowo memberi kursi jabatan Wakil Gubernur DKI kepada PKS dengan bersama-sama mengaju calon tunggal pengganti Sandiaga Uno.

Menurut Taufik, PKS dan Gerindra selaku pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga masing-masing mengusulkan satu nama kader calon Wagub DKI. Nanti, lanjut dia, kedua nama itu diadu melalui metode pengitungan suara di DPRD siapa yang menang.

Taufik
Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik. MP/Asropih.

"Nyalonin satu-satu aja. kan lebih bagus," kata Taufik, yang mendaku sudah ditunjuk DPD Gerindra DKI untuk maju sebagai calon Wagub DKI, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta.

Taufik sendiri optimis akan memenangkan proses voting di legislatif untuk kursi nomor dua di DKI mendampingi Gubernur Anies. "Iya (menang voting)," tandas dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi melobi Gerindra untuk mengusulkan satu nama calon tunggal wagub DKI. Adapun jatah itu diharapkan diberikan langsung ke PKS. Tujuannya agar tak ada pengitungan suara atau voting di DPRD DKI Jakarta untuk menentukan Wagub DKI.

"Kan enggak apa-apa dua pengusung mengusung satu nama. Itu menunjukan soliditas dan kesepakatan. Kalau bisa begitu itu berarti Gerindra dan PKS koalisinya solid banget sampai presiden," tutur dia. (Asp)

#Taufik Gerindra #Wagub DKI Jakarta #PKS #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Bagikan