Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto mengkritisi keputusan Pemprov yang menerapkan kembali sistem ganjil genap (gage) di ibu kota saat PSBB transsi.
Harusnya, lanjut Purwanto, pemerintah DKI menggencarkan pengawasan di perkantoran yang kini menjadi klaster baru penyebaran virus corona, bukan membuat lagi skema ganjil genap di 25 ruas protokol Jakarta.
Baca Juga:
"Ini pengawasannya yang menurut saya harus diperketat di tempat-tempat transportasi publik, di perkantoran," ucap Purwanto saat dikonfirmasi, Rabu (5/8).
Ia juga menilai, kebijakan gage kontradiktif dengan perpanjang PSBB transisi. Aturan itu, menurutnya, justru akan menyebabkan penumpukan penumpang di angkutan umum dan yang berpotensi besar terjadi penularan COVID-19.
"Melihat kebijakan Anies (Gubernur DKI) ini kontradiktif dengan perpanjangan PSBB. Karena kemungkinan untuk penularan menjadi lebih besar di transportasi umum," paparnya.
Setelah terjadi klaster di perkantoran, ucap Purwanto, jangan sampai karena Gage menjadi klaster baru di angkutan umum.
"Baru kemarin kita kritisi sekarang angkutan umum jadi dianggap bisa jadi sumber penyakit, sumber penyebaran karena ganjil genap mulai diberlakukan," ungkapnya.
Anggota DPRD Fraksi Gerindra DPRD DKI ini berpendapat, harusnya Pemda DKI bisa menahan diri untuk tidak menerapkan skema Gage di Jakarta.
"Supaya tetap terjadi pembatasan-pembatasan skala besar baik di kendaraan maupun orang di kerumunan," tuturnya.
Baca Juga:
Purwanto mengatakan, alih-alih memberlakukan gage untuk menekan mobilitas warga, tapi terjadi lonjakan kasus di moda transportasi umum dan ini akan berpotensi besar terjadi penularan virus corona.
"Ganjil genap ini justru malah tidak membuat orang untuk tidak keluar rumah , tetap dia akan beraktivitas. Nah, menggunakan transportasi umum," tutup Purwanto. (Asp)
Baca Juga:
Penerapan Ganjil Genap "Paksa" Masyarakat Naik Angkutan Umum
