Gerindra Ingatkan Yusril Soal Dukungan ke Kakaknya Jadi Bupati Tanpa Mahar

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 09 November 2018
Gerindra Ingatkan Yusril Soal Dukungan ke Kakaknya Jadi Bupati Tanpa Mahar

Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra tidak mau ambil pusing dengan keputusan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra yang memilih menjadi pengacara pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Namun yang jadi masalah adalah, Yusril menyebut bahwa dirinya tidak mendukung Prabowo-Sandi lantaran takut 'digergaji' Partai Gerindra.

Menurut salah satu Ketua DPP Partai Gerindra AS Kobalen, pernyataan Yusril tersebut sangat tidak beralasan dan tendensius. Karena selama ini komunikasi politik yang dilakukan Gerindra dan Yusril sudah terbangun dengan baik.

Ketua DPP Partai Gerindra AS Kobalen

"Saya kira kata-kata mengergaji tersebut terlalu tendensius. Sepengetahuan saya, sampai saat ini tidak pernah ada polemik. Bahkan di beberapa daerah terbentuk koalisi bersama dalam mendukung calon kepala daerah" ujar AS Kobalen dalam keterangnnya di Jakarta, Jumat (9/11)

AS Kobalen juga mengungkapkan, bahwa Yusril pernah meminta secara langsung ke Partai Gerindra agar membantu politisi PBB Yuslih Ihza Mahendra yang tak lain merupakan kakak kandung untuk maju pada Pilkada Belitung Timur 2016 silam.

"Yusril suatu hari menghubungi saya minta ditemukan dengan Pak Hashim Djojohadikusumo guna mendapatkan dukungan Gerindra untuk kakaknya sebagai calon bupati Belitung Timur," ungkap Kobalen.

Tak hanya itu, selain keputusan partai akhirnya memberikan dukungan kepada Yuslih, Gerindra juga tidak meminta mahar atau syarat lain atas keputusan mendukung kakak Yusril tersebut.

"Maka langsung saya kondisikan dan kami bertemu bertiga, yang kemudian Gerindra mendukung Yuslih tanpa syarat dan tanpa uang mahar apapun. Kebetulan saat itu saya yang diminta langsung oleh Pak Hashim untuk mengawal rekomendasi Gerindra. Saya kira Yusril tidak lupa akan hal ini," kata Kobalen.

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: @PBB2019

Untuk itu, Kobalen yang saat ini juga tercatat sebagai caleg Partai Gerindra Dapil Provinsi Bangka Belitung berharap Yusril bersikap konsisten dengan pernyataannya jika masih ingin dikenal sebagai politisi yang memiliki integritas.

"Saya ingat bahwa Bang Yusril ini sangat kencang menyuarakan agar kader-kader HTI bergabung ke PBB pasca dibubarkannya oleh pemerintah. Namun sekarang beliau berada di pihak yang membubarkan HTI, saya jadi binggung bagaimana integritas Bang Yusril ini? Mungkin beliau punya alasan tersendiri, tapi dalam hal gergaji-mengergaji, saya tegaskan itu sangat diluar konteks dan tidak benar," tutup Kobalen. (*)

#Yusril Ihza Mahendra #Partai Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Bagikan