Gerindra DKI Serahkan Proses Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E ke KPK
Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif. Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk bergerak cepat memanggil orang-orang yang mengetahui kasus dugaan korupsi Formula E, salah satunya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif mengatakan, pihaknya enggan memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai penyelidikan dugaan kasus korupsi ajang balap mobil bertenaga listrik itu. Sebab, hal tersebut merupakan ranah penegak hukum.
Baca Juga
"Tanggapan saya no comment, itu urusan penegak hukum kan," ucap Syarif saat di Jakarta, Jumat (25/3).
Kendati demikian, Syarif mendukung semua tindakan penyidik demi mengumpulkan bahan dan keterangan dari sejumlah pihak, termasuk Anies agar masalah itu segera menemukan titik terang.
"Kita dukung KPK, dan saya juga mendukung ini untuk supaya ini pekerjaan selesai dan tetap berjalan, dan balapan terlaksana 4 Juni ya, dan masyarakat terhibur," terangnya.
Baca Juga
Membludaknya Penonton MotoGP Mandalika Diharapkan Menular ke Formula E
Sekretaris Komisi D DPRD DKI ini pun memastikan kalau proses penyelenggaraan Formula E dapat terlaksana dengan baik, dan lancar, meski terdapat penyelidikan kasus dugaan korupsi yang tengah didalami KPK.
"Insyao Allah tidak, kita percaya kepada KPK, teruskan bekerja, dan masyarakat juga menanti supaya ini selesai dan dibuka tanggal 4 Juni," ungkap Syarif.
Seperti diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta kepada KPK untuk memanggil Gubernur Anies Baswedan dalam dugaan kasus korupsi Formula E.
Politikus PDI Perjuangan ini pun berharap lembaga antirasuah tersebut tak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus ini.
"Ya saya mengimbau kepada KPK untuk transparan dan akuntabel untuk permasalahan Formula E ini ya," kata Prasetyo di Gedung KPK. (Asp)
Baca Juga
Ketua DPRD DKI Minta KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Formula E
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
PSI DPRD DKI Soroti Jalan Rusak Dampak Banjir, Minta Pemprov Bergerak Cepat
DPRD DKI Pertanyakan Program Jitu Pramono Atasi Banjir
Pengendara Tewas Terjebak Macet di Jakbar, DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir oleh Gubernur Pramono