Gerindra DKI Sebut Pembahasan Interpelasi Anies di Bamus Ilegal

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 27 September 2021
Gerindra DKI Sebut Pembahasan Interpelasi Anies di Bamus Ilegal

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/9). Foto: ANTARA/Livia Kristianti

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengendus adanya rapat ilegal Badan Musyawarah (Bamus) oleh sejumlah Legislator Kebon Sirih terkait hak interpelasi, pada Senin (27/9).

Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif menyebut, jika Bamus hak interpelasi digelar secara ilegal. Pasalnya, agenda Bamus tersebut tidak ada undangan resminya yang dibuat DPRD. Tapi, secara tiba-tiba sejumlah orang bahas Bamus yang memutuskan jadwal rapat paripurna hak interpelasi Formula E Selasa (28/9) besok.

Baca Juga

Besok DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E, Gerindra: Ngebet Banget

"Kabar burungnya, hari ini diakal-akalin juga, penentuan hari paripurna interpelasi, itu kan katanya. Saya belum dapat kepastian, baru dapat kabar burung, kan di-crosscheck pembuat undangan rapat bamus hari ini," kata Syarif di Jakarta, Senin (27/9).

"Undangan rapat bamus agendanya tidak tercantum tentang interpelasi, itu kan jadi akal-akalan," ucap Syarif melanjutkan.

Ia pun meminta kepada kolegannya DPRD yang tadi gelar Bamus untuk bisa melaksanakan kegiatan sesuai jalur dan mengikuti tata tertib yang ada. Bukan menabrak aturan yang sudah dibuatnya.

"Kalau mengikuti tatib yang ada harus patuh, jangan diakal-akalin," papar Syarif.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif (MP/Asropih)
Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif (MP/Asropih)

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, dirinya belum menyampaikan sikap terkait suara pada rapat paripurna hak interpelasi Formula E besok. Namun, mengenai rapur interpelasi ini, kata dia, harus juga dibahas oleh seluruh anggota Fraksi Gerindra.

"Nanti lihat saja besok, saya tidak mendahului keputusan fraksi-fraksi yah, kan pasti punya sikap-sikap independen dan ketua fraksi saya juga akan melakukan rapat segera," pungkasnya.

Seperti diketahui, Senin (27/9) sejumlah anggota DPRD DKI menggelar rapat badan musyawarah (Bamus) terkait Formula E.

Dalam Bamus tersebut diputuskan jika Selasa (28/9) Legislator Kebon Sirih melaksanakan rapat paripurna (Rapur) tentang hak interpelasi Formula E kepada Gubernur Anies Baswedan.

Agenda Rapur interpelasi Formula E ini direncanakan akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB.

"Tanggal 28 besok paripurna (hak interpelasi Formula E)," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Senin (26/9). (Asp)

Baca Juga

Besok, DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E

#DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan