Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Gerindra DKI Sebut Pembahasan Interpelasi Anies di Bamus Ilegal

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 27 September 2021
Gerindra DKI Sebut Pembahasan Interpelasi Anies di Bamus Ilegal

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/9). Foto: ANTARA/Livia Kristianti

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengendus adanya rapat ilegal Badan Musyawarah (Bamus) oleh sejumlah Legislator Kebon Sirih terkait hak interpelasi, pada Senin (27/9).

Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif menyebut, jika Bamus hak interpelasi digelar secara ilegal. Pasalnya, agenda Bamus tersebut tidak ada undangan resminya yang dibuat DPRD. Tapi, secara tiba-tiba sejumlah orang bahas Bamus yang memutuskan jadwal rapat paripurna hak interpelasi Formula E Selasa (28/9) besok.

Baca Juga

Besok DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E, Gerindra: Ngebet Banget

"Kabar burungnya, hari ini diakal-akalin juga, penentuan hari paripurna interpelasi, itu kan katanya. Saya belum dapat kepastian, baru dapat kabar burung, kan di-crosscheck pembuat undangan rapat bamus hari ini," kata Syarif di Jakarta, Senin (27/9).

"Undangan rapat bamus agendanya tidak tercantum tentang interpelasi, itu kan jadi akal-akalan," ucap Syarif melanjutkan.

Ia pun meminta kepada kolegannya DPRD yang tadi gelar Bamus untuk bisa melaksanakan kegiatan sesuai jalur dan mengikuti tata tertib yang ada. Bukan menabrak aturan yang sudah dibuatnya.

"Kalau mengikuti tatib yang ada harus patuh, jangan diakal-akalin," papar Syarif.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif (MP/Asropih)
Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif (MP/Asropih)

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, dirinya belum menyampaikan sikap terkait suara pada rapat paripurna hak interpelasi Formula E besok. Namun, mengenai rapur interpelasi ini, kata dia, harus juga dibahas oleh seluruh anggota Fraksi Gerindra.

"Nanti lihat saja besok, saya tidak mendahului keputusan fraksi-fraksi yah, kan pasti punya sikap-sikap independen dan ketua fraksi saya juga akan melakukan rapat segera," pungkasnya.

Seperti diketahui, Senin (27/9) sejumlah anggota DPRD DKI menggelar rapat badan musyawarah (Bamus) terkait Formula E.

Dalam Bamus tersebut diputuskan jika Selasa (28/9) Legislator Kebon Sirih melaksanakan rapat paripurna (Rapur) tentang hak interpelasi Formula E kepada Gubernur Anies Baswedan.

Agenda Rapur interpelasi Formula E ini direncanakan akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB.

"Tanggal 28 besok paripurna (hak interpelasi Formula E)," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Senin (26/9). (Asp)

Baca Juga

Besok, DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E

#DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Bagikan