Gerindra Bantah Ada Kesepakatan Cawapres Jatah PKS

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 01 Agustus 2018
Gerindra Bantah Ada Kesepakatan Cawapres Jatah PKS

Prabowo Subianto memberikan hormat di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan (Foto: MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria membantah bahwa ada kesepakatan antara partainya dengan PKS bahwa bakal calon wakil presiden diberikan kepada PKS, karena hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait posisi tersebut.

"Belum sampai pada kesepakatan siapa yang menjadi Cawapres," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (1/8).

Dia mengatakan Partai Gerindra menghormati rekomendasi ijtima ulama yang mendorong Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ustadz Abdul Somad sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Menurut dia, di luar nama-nama yang beredar ada sembilan nama dari PKS dan mengerucut satu nama, lalu dari PAN ada empat nama dan mengerucut satu nama yaitu Zulkifli Hasan, dan Partai Demokrat ada nama Agus Harimurti Yudhoyono.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (MP/Ponco Sulaksono)

"Di luar itu ada nama yang juga harus menjadi perhatian bersama yaitu ada nama Anies Baswedan non-partisan yang sangat kami pertimbangkan," ujarnya seperti dilansir Antara.

Hal itu menurut dia karena berintegritas, berkualitas dan berkompeten potensi dan juga prestasinya. Menurut dia nama-nama itu yang terus dikomunikasikan dan di godok, didialogkan dan didiskusikan mana yang terbaik dari yang terbaik.

Riza Patria mengatakan nama Anies masuk dalam radar dari berbagai lembaga survei yang mendapatkan masukan dari masyarakat.

"Tapi nama-nama yang diusulkan oleh ulama kami perhatikan yang diusulkan oleh partai-partai. Tapi alhamdulillah sudah mengerucut lah ya, sudah tidak 10 nama seperti Jokowi. Klaimnya satu di kantong tapi kantongnya sepuluh, berarti masih banyak," katanya.

Sebelumnya, Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mempertimbangkan secara serius rekomendasi ijtima ulama terkait nama-nama bakal calon wakil presiden karena kalau tidak, akan menjadi blunder bagi Prabowo dan Gerindra.

"Dan ini harus dipertimbangkan serius keinginan dari umat karena tidak bisa dianggap main-main. Kenapa, karena kalau ini tidak disikapi secara tepat maka bisa menjadi blunder bagi Prabowo dan Gerindra," kata Suhud di Jakarta, hari ini.

Prabowo bersama para petinggi PKS
Prabowo Subianto bersama para petinggi PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan (Foto: MP/Fadhli

Ijtima ulama merekomendasikan dua nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 yaitu Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Aljufri dan Ustadz Abdul Somad.

Suhud mengatakan, PKS tidak mempersoalkan masuknya Partai Demokrat dan PAN dalam koalisi karena akan memperbesar dukungan dan memperluas jumlah pemilih di koalisi serta tidak akan mempersempit peluang kadernya menjadi cawapres.

Dia meminta Prabowo tetap harus memilih cawapres dari internal PKS meski mendapat tambahan dukungan dari partai lain karena "tulang punggung" koalisi adalah PKS dan Gerindra, komunikasi politik kedua partai sudah cukup panjang dan saling mengerti.

"PKS-Gerindra itu ada kesepakatan antara Prabowo san Salim Segaf bahwa capres dari Gerindra dan cawapres dari PKS. Berdasarkan itu maka penambahan anggota koalisi baik itu Demokrat atau PAN kalau itu benar masuk, itu harus memperhatikan aspek itu," ujarnya.

Dia meyakini Prabowo akan mengambil keputusan secara bijak, artinya mempertimbangkan proses yang panjang dan tidak akan memunculkan ketidaknyamanan dalam koalisi. (*)

#Partai Gerindra #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
DPW Partai Nasdem Jawa Timur menegaskan tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
Indonesia
Fusi Partai NasDem dan Gerindra Bukan Perkara Mudah, Saan Mustopa: Belum Menjadi Pembicaraan Internal
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menanggapi munculnya isu mengenai kemungkinan fusi atau penggabungan antara Partai NasDem dengan Partai Gerindra.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Fusi Partai NasDem dan Gerindra Bukan Perkara Mudah, Saan Mustopa: Belum Menjadi Pembicaraan Internal
Indonesia
Kelakar saat RDP Komisi XIII DPR RI di Tengah Isu Merger NasDem-Gerindra: dari Gondangdia ke Kertanegara
Candaan disampaikan Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya melihat anggota DPR Fraksi NasDem Muslim Ayub duduk bersebelahan dengan anggota DPR Fraksi Gerindra Anwar Sadad dalam ruang rapat.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kelakar saat RDP Komisi XIII DPR RI di Tengah Isu Merger NasDem-Gerindra: dari Gondangdia ke Kertanegara
Indonesia
Willy Aditya Kelakar Soal Merger Gerindra-NasDem di Rapat DPR
Willy Aditya berkelakar soal merger Gerindra dan NasDem dalam rapat DPR. Candaan ini muncul di tengah isu politik yang tengah berkembang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Willy Aditya Kelakar Soal Merger Gerindra-NasDem di Rapat DPR
Bagikan