Gerindra Anggap Para Menteri Jokowi Tidak Bisa Jaga Kualitas Pemilu

MerahPutih.Com - Ulah sejumlah menteri kabinet Jokowi yang mengacungkan jari telunjuk dalam perhelatan sidang tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali saban waktu lalu menurut politisi Gerindra tidak mencerminkan kualitas Pemilu.

Menurut Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, para menteri Jokowi harusnya menjaga agar Pemilu berjalan demokratis, transparan dan berkualitas.

Lebih lanjut, Riza menyesalkan sikap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengarahkan Direktur IMF dan juga Presiden Bank Dunia tidak berpose dengan dua jari (victory), tetapi dengan satu jari, dan menyatakan satu untuk Jokowi.

Riza Patria menilai sikap Luhut dan Sri Mulyani dengan mengacungkan satu jari dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia sangat tidak bijaksana.

"Kami sudah laporkan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti, biro hukum dan advokasi kami sudah melaporkan. Kami minta Bawaslu memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada," katanya.

Riza mengingatkan, dalam waktu kampanye 6 bulan ke depan, jangan ada lagi pejabat-pejabat yang berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu, apalagi petahana.

Ditegaskan bahwa para pejabat digaji dan diberikan fasilitas oleh negara melalui uang rakyat. Oleh karena itu, harus berpihak kepada rakyat.

Menurut Ahmad Riza Patria sebagaimana dilansir Antara, apa yang dilakukan Luhut dan Sri Mulyani merupakan bentuk dukungan kepada Jokowi. Hal itu tidak boleh dilakukan pejabat negara.

Sebelumnya, warga masyarakat Dahlan Pido didampingi Advokat Nusantara mengadukan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga melakukan pelanggaran pemilu saat penutupan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, Minggu (14/10).

"Ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara, Luhut Binsar Pandjaitan dan Sri Mulyani, dugaan pelanggaran menyebutkan identitas pasangan calon, Jokowi nomor satu," kata Dahlan Pido di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (18/10).

Dahlan Pido menjelaskan bahwa pelanggaran dugaan terjadi saat sesi foto bersama Direktur IMF Christine Lagarde, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Menko Luhut, dan Menkeu Sri Mulyani, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Terkait Anak Pramuka Teriak Ganti Presiden, Kubu Jokowi Mengadu Ke KPAI