Genjot PAD, DPRD Minta Pemprov DKI Berikan Stimulus Keringanan Pajak

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 05 Mei 2020
Genjot PAD, DPRD Minta Pemprov DKI Berikan Stimulus Keringanan Pajak

Ilustrasi BPKB dan STNK. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan stimulus untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksi menurun karena wabah corona menyerah bu kota.

Salah satu stimulus yang dapat dilakukan Pemprov DKI yakni menggratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk warga DKI.

Baca Juga

Masyarakat Nekat Mudik karena tak Ada Jaminan Hidup dari Pemerintah

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi meyakini upaya menggratiskan BBNKB secara otomatis akan mendongkrak (PAD) tahun 2020 dari pajak kendaraan bermotor (PKB).

“Seperti program di Jawa Barat, balik nama gratis tetapi PKB-nya tetap bayar agar kita ada pemasukan," kata Rasyidi di Jakarta, Selasa (5/5).

Berdasarkan proyeksi pada rapat kerja di Komisi C DPRD DKI Jakarta, realisasi pendapatan daerah diproyeksikan hanya sebesar Rp47,1 triliun sebagai imbas wabah COVID-19. Proyeksi ralisasasi tersebut hanya sebesar 53,6 persen dari total APBD DKI 2020 sebesar Rp87,95 triliun.

BBNKB
Ilustrasi BBNKB

Dengan stimulus berupa keringanan balik nama tersebut, Rasyidi berharap bisa menutup kekurangan pengeluran untuk belanja langsung maupun tidak langsung tahun 2020 yang diperkirakan mencapai Rp50 triliun. Belum lagi Pemprov harus menyisihkan sebagian PAD yang didapat untuk penanganan dan pemulihan atas pandemi COVID-19.

"Seharusnya selisih lebih dari pendapatan dan belanja digunakan untuk penanganan COVID-19. Sementara saat ini pendapatan kita Rp47,1 triliun, sedangkan belanja Rp50 triliun. Jadi masih minus Rp2,9 triliun dan belum termasuk untuk (penanganan) corona," ungkapnya.

Baca Juga

RSUD, Puskesmas Hingga Jurnalis Foto Dapat Bantuan APD dari JHL Group

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah menyatakan, akan mempertimbangkan kembali usulan tersebut dan melakukan pergeseran beberapa anggaran agar tidak terjadi minus.

"Ini belum final, kita saja masih ada selisih. Jadi kemungkinan akan kita lakukan pergeseran-pergeseran anggaran. Tapi belum bisa dipastikan mana saja yang akan digeser, masih dirundingkan," tutupnya. (Asp)

#Komisi C DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta #Pajak Kendaraan Bermotor
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Awas Lewat! Pemutihan Pajak Kendaraan di 5 Provinsi Habis Bulan Ini, Termasuk DKI Jakarta
Bagi warga DKI Jakarta, Bengkulu, Lampung, Riau, dan Maluku hanya punya waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk memanfaatkan kesempatan emas ini.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Agustus 2026
Awas Lewat! Pemutihan Pajak Kendaraan di 5 Provinsi Habis Bulan Ini, Termasuk DKI Jakarta
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Bagikan