Masyarakat Nekat Mudik karena tak Ada Jaminan Hidup dari Pemerintah
Pemeriksaan kendaraan oleh ptugas Pospam Watas di perbatasan Rejang Lebong-Kota Lubuklinggau, Sumsel. (Foto dok.Humas Polres Rejang Lebong)
Merahputih.com- Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah, menilai pemerintah tak bisa seenaknya melarang dan menghambat orang untuk mudik. Pasalnya, mereka memiliki alasan tersendiri untuk pulang ke kampunh halaman, salah satunya karena kesulitan ekonomi di ibu kota.
Menurur Trubus, banyaknya masyarakat yang nekat mudik disebabkkan ketidakpastian hidup di kota. Pasalnya, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, bantuan sosial yang diberikan pemerintah banyak tidak tepat sasaran dan mengalami keterlambatan pendistribusian.
Baca Juga
"Kemudian, bansos yang dijanjikan pemerintah banyak yang enggak tepat sasaran," kata Trubus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/5).
Tak hanya itu, masyarakat Indonesia menganggap mudik merupakan bagian tradisi yang wajib dilakukan. Alasannya, mudik adalah bagian dari silaturahim dengan sanak keluarga di kampung halaman.
"Mudik adalah bagian dari tradisi. Jadi, mereka menganggap itu bagian dari silaturahim, memang setiap tahun mereka mudik," kata pengajar Universitas Trisakti ini.
Sehingga, masih banyak masyarakat nekat mudik dengan melintasi jalur-jalur tikus atau mengelabui polisi yang berjaga di pos-pos penyekatan.
Trubus berujar, masyarakat membutuhkan jaminan untuk bisa melangsungkan hidup di kota rantau. Sehingga, mereka nekat mudik untuk tetap bertahan hidup.
"Enggak ada jaminan dari pemerintah. Jadi, pemerintah enggak punya kemampuan untuk memberikan rasa nyaman, memberikan kepastian kepada para pemudik itu," ujar Trubus.
Trubus menilai, saat ini penyekatan bagi para pemudik di jalur-jalur tikus masih lemah dibandingkan penyekatan kendaraan di pintu tol dan jalur protokol.
"Pemerintah selama ini hanya ketat di jalan tol, jalan protokol, jalan utama, jalan nasional. Tapi, jalan-jalan arteri, jalan tikus relatif lama, malah enggak ada pengawasan juga. Ini yang menyebabkan mereka lolos untuk mudik," ungkap Trubus.
Seperti diketahui, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih mendapati warga yang hendak mudik. Hal itu diketahui dari masih adanya kendaraan yang mencoba keluar Ibu Kota dan daerah penyangga, Minggu 3 Mei 2020.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, tercatat ada 895 kendaraan yang berupaya keluar Jakarta dan sekitarnya.
Baca Juga
Pemprov DKI Tindak 841 Perusahaan Langgar PSBB, 141 Ditutup Sementara
Jumlah ini lebih sedikit ketimbang hari sebelumnya sebanyak 933 kendaraan. Rinciannya, 117 kendaraan mencoba keluar Jakarta lewat Pintu Tol Cikarang Barat arah Jawa Barat.
Kemudian, sebanyak 142 lewat Tol Bitung arah Merak. Pada hari ke-10 penyekatan didapati warga lebih banyak coba mudik lewat jalur arteri. Tercatat ada 636 kendaraan lewat jalur arteri. (Knu)
Bagikan
Berita Terkait
Pakai Kapal Laut, Kemenhub Minta Warga Mudik Lebaran Lebih Awal
Kemenhub Mulai Periksa Kapal di 98 UPT Demi Keselamatan Mudik 2026
Jelang Lebaran 1447 H, Pemerintah Siapkan Diskon Tarif Tol untuk Pemudik
Menjelang Ramadan 2026, Penjualan Tiket Kereta Jarak Jauh untuk Mudik masih ‘Sedikit’
DPR Minta Perbaikan Jalan Dikebut untuk Persiapan Mudik Lebaran 2026
Insentif Lebaran Akan Digelontorkan Rp 16 Trlliun, Salah Satunya Buat Diskon Mudik
Tol Solo-Yogyakarta Bakal Fungsional Saat Lebaran 2026, Jasamarga Kebut Infrastruktur Pendukung
Antisipasi Mudik 2026, Korlantas Polri Gencar Razia Angkutan Ilegal
Menag Minta Pengurus Masjid Berikan Layanan Bagi Para Pemudik Nataru dan Musafir
Pantau Mudik Nataru di Stasiun Gambir, AHY Ingatkan Keselamatan dan Kesiapan Operasional