Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo, Gibran Ungkap Koalisi masih Cair

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 03 Mei 2024
Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo, Gibran Ungkap Koalisi masih Cair

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. (Foto: MerahPutih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PENOLAKAN keras Partai Gelora terhadap PKS untuk bergabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan sorotan dari wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Jokowi ini menegaskan koalisi yang mendukung Prabowo-Gibran masih cair dan dinamis. “Semua koalisi baik. Baik banget. Lah kenapa? Santai saja. Semuanya baik-baik saja," kata Gibran, Jumat (3/5).

Gibran menyatakan kondisi terkini koalisi masih cair. Saat menanggapi pertanyaan seputar peluang bagi PKS untuk bisa bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut, ia mengatakan hal itu akan dibicarakan lagi. "Ya, untuk sekarang semua masih cair lah ya, dibicarakan nanti lagi ya," kata Gibran.

Ia mengatakan proses koalisi untuk pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo tersebut masih panjang waktunya. "Waktunya masih panjang. Semuanya masih cair. Kami akan tetap merangkul semua partai politik,” kata dia.

Gibran menganggap semua partai politik yang ikut kontestasi sebagai teman. Namun, dia mengatakan perihal keputusan tentang koalisi tersebut akan menunggu Prabowo selaku presiden terpilih. "Semua dirangkul, semua kami anggap teman. Untuk keputusannya, menunggu keputusan Pak Presiden terpilih (Prabowo Subianto),” pungkasnya.

Baca juga:

Partai Gelora Tolak PKS Masuk Koalisi Prabowo, Gerindra Yakin Ada Titik Temu

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini angkat bicara terkait dengan Partai Gelora yang menolak PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jazuli meminta keluarga besar PKS tidak sampai terprovokasi.

"Kepada seluruh keluarga besar PKS, jangan terprovokasi oleh siapa pun, termasuk oleh pengamat. Tetap tenang serta santai saja," ujar Jazuli, Rabu (1/5).

Jazuli menyampaikan pihak yang menentukan PKS menjadi oposisi atau masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran ialah Majelis Syuro dan DPTP PKS.(Ismail/Jawa Tengah)

Baca juga:

Partai Gelora Tak Berwenang Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

#Pemilu #PKS #Gibran Rakabuming
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan