Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo, Gibran Ungkap Koalisi masih Cair

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 03 Mei 2024
Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo, Gibran Ungkap Koalisi masih Cair

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. (Foto: MerahPutih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PENOLAKAN keras Partai Gelora terhadap PKS untuk bergabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan sorotan dari wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Jokowi ini menegaskan koalisi yang mendukung Prabowo-Gibran masih cair dan dinamis. “Semua koalisi baik. Baik banget. Lah kenapa? Santai saja. Semuanya baik-baik saja," kata Gibran, Jumat (3/5).

Gibran menyatakan kondisi terkini koalisi masih cair. Saat menanggapi pertanyaan seputar peluang bagi PKS untuk bisa bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut, ia mengatakan hal itu akan dibicarakan lagi. "Ya, untuk sekarang semua masih cair lah ya, dibicarakan nanti lagi ya," kata Gibran.

Ia mengatakan proses koalisi untuk pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo tersebut masih panjang waktunya. "Waktunya masih panjang. Semuanya masih cair. Kami akan tetap merangkul semua partai politik,” kata dia.

Gibran menganggap semua partai politik yang ikut kontestasi sebagai teman. Namun, dia mengatakan perihal keputusan tentang koalisi tersebut akan menunggu Prabowo selaku presiden terpilih. "Semua dirangkul, semua kami anggap teman. Untuk keputusannya, menunggu keputusan Pak Presiden terpilih (Prabowo Subianto),” pungkasnya.

Baca juga:

Partai Gelora Tolak PKS Masuk Koalisi Prabowo, Gerindra Yakin Ada Titik Temu

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini angkat bicara terkait dengan Partai Gelora yang menolak PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jazuli meminta keluarga besar PKS tidak sampai terprovokasi.

"Kepada seluruh keluarga besar PKS, jangan terprovokasi oleh siapa pun, termasuk oleh pengamat. Tetap tenang serta santai saja," ujar Jazuli, Rabu (1/5).

Jazuli menyampaikan pihak yang menentukan PKS menjadi oposisi atau masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran ialah Majelis Syuro dan DPTP PKS.(Ismail/Jawa Tengah)

Baca juga:

Partai Gelora Tak Berwenang Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

#Pemilu #PKS #Gibran Rakabuming
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Bagikan