Gedung Putih Konfirmasi Presiden Donald Trump akan Tanda Tangani Perintah Eksekutif Penutupan Departemen Pendidikan, Menegaskan Kontrol Federal pada Pendidikan telah Gagal

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 20 Maret 2025
 Gedung Putih Konfirmasi Presiden Donald Trump akan Tanda Tangani Perintah Eksekutif  Penutupan Departemen Pendidikan, Menegaskan Kontrol Federal pada Pendidikan telah Gagal

Donald Trump (Foto: Partai Republik AS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PIHAK Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Presiden AS Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif yang telah lama dinantikan pada Kamis (20/3). Perintah eksekutif itu bagian dari janji kampanye utamanya untuk menutup Departemen Pendidikan.

Seperti dilansir Reuters, langkah Trump ini sudah ditentang sekelompok jaksa agung negara bagian dari Partai Demokrat. Mereka mengajukan gugatan untuk menghentikan Trump membubarkan departemen tersebut dan mencegah pemecatan hampir setengah dari stafnya yang diumumkan minggu lalu.

Trump dan penasihat miliardernya, Elon Musk, telah berusaha menutup program dan institusi pemerintah, seperti Badan Bantuan Internasional AS, tanpa persetujuan Kongres. Meski begitu, menghapus Departemen Pendidikan akan menjadi upaya pertama Trump untuk menutup agen tingkat kabinet.

Trump tidak dapat menutup agen tersebut tanpa legislasi dari Kongres, yang bisa menjadi sulit. Partai Republik Trump memegang mayoritas 53-47 di Senat. Namun, legislasi besar, seperti RUU yang menghapus agen tingkat kabinet, memerlukan 60 suara atau dukungan dari tujuh Senator Demokrat untuk disahkan. Senator Demokrat belum memberikan tanda-tanda mereka akan mendukung penghapusan Departemen Pendidikan.

Perintah itu mengarahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi penutupan Departemen Pendidikan dan mengembalikan wewenang pendidikan kepada negara bagian. Di saat bersamaan, ia terus memastikan penyampaian layanan, program, dan manfaat yang efektif dan tidak terputus yang diandalkan warga Amerika.

Perintah tersebut juga mengharuskan program atau kegiatan yang menerima sisa dana Departemen Pendidikan tidak boleh mempromosikan DEI (keragaman, kesetaraan, dan inklusi) atau ideologi gender.

Trump telah berulang kali menyerukan penghapusan departemen tersebut, menyebutnya sebuah penipuan besar. Ia mengusulkan penutupan departemen ini pada masa jabatan pertama sebagai presiden, tetapi Kongres tidak bertindak. Bulan lalu Trump mengatakan ia ingin departemen tersebut ditutup segera, tetapi mengakui bahwa ia akan membutuhkan dukungan dari Kongres dan serikat guru.

Baca juga:

Pemerintahan Donald Trump Mulai PHK Massal Karyawan Voice of America, Memulai Langkah Pengiritan



"Kontrol pemerintah federal terhadap pendidikan telah gagal bagi siswa, orangtua, dan guru," kata Gedung Putih dalam ringkasannya, dikutip Reuters. Gedung Putih mengatakan departemen tersebut telah menghabiskan lebih dari USD 3 triliun sejak didirikan pada 1979 tanpa meningkatkan pencapaian siswa yang diukur dengan skor ujian standar.

Sebelum departemen ini didirikan, pendidikan merupakan bagian dari Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan AS, yang beroperasi dari 1953 hingga 1979.

Pembela departemen tersebut mengatakan peran departemen sangat penting untuk menjaga standar pendidikan publik yang tinggi. Mereka menuduh Partai Republik berusaha mendorong pendidikan berbasis keuntungan. Penutupan segera dapat mengganggu bantuan senilai puluhan miliar dolar untuk banyak sekolah K-12 dan bantuan biaya kuliah untuk mahasiswa.

McMahon, yang merupakan salah satu pendiri dan mantan CEO WWE, yang baru saja dikonfirmasi Senat pada Senin, telah membela rencana Trump untuk menghapuskan agen ini, tetapi berjanji bahwa pendanaan sekolah federal yang dialokasikan Kongres untuk membantu distrik sekolah dan siswa berpenghasilan rendah akan terus berlanjut.

Sumber yang mengetahui perintah tersebut mengatakan pinjaman mahasiswa dan layanan untuk anak-anak dengan disabilitas sudah diatur dalam hukum dan akan terus berjalan.

Departemen ini mengawasi sekitar 100 ribu sekolah negeri dan 34.000 sekolah swasta di Amerika Serikat, meskipun lebih dari 85 persen pendanaan sekolah negeri berasal dari pemerintah negara bagian dan lokal. Departemen ini menyediakan hibah federal untuk sekolah-sekolah dan program-program yang membutuhkan, termasuk uang untuk membayar para guru anak dengan kebutuhan khusus, membiayai program seni, dan mengganti infrastruktur yang sudah usang.

Departemen ini juga mengawasi pinjaman mahasiswa sebesar USD 1,6 triliun yang dimiliki puluhan juta orang Amerika yang tidak mampu membayar biaya universitas secara penuh.(dwi)

Baca juga:

Cegah Pembubaran USAID oleh Presiden Donald Trump, Anggota Parlemen Demokrat Luncurkan RUU

#Elon Musk #Donald Trump #Amerika Serikat
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Dunia
NATO Hentikan Pasokan Info Intelijen ke AS Imbas Trump Ngotot Ambil Kendali Greenland
Kementerian Luar Negeri China meminta agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhenti untuk menjadikan China sebagai alasan untuk mengakusisi Greenland.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
NATO Hentikan Pasokan Info Intelijen ke AS Imbas Trump Ngotot Ambil Kendali Greenland
Dunia
Trump Tetap Salahkan Rusia di Balik Rencana Ambil Greenland
Greenland merupakan wilayah otonom Denmark yang telah lama menarik minat Amerika Serikat karena lokasinya yang strategis dan sumber daya mineral melimpah
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Trump Tetap Salahkan Rusia di Balik Rencana Ambil Greenland
Dunia
Israel Belum Siap Serangan Balasan, Trump Batalkan Serangan ke Iran
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyatakan keprihatinan mendalam mengenai potensi dampak terhadap stabilitas regional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Israel Belum Siap Serangan Balasan, Trump Batalkan Serangan ke Iran
Dunia
Dikecam di Berbagai Negara, X Akhirnya Hentikan Grok AI Lucuti Pakaian Orang Nyata
Kebijakan ini muncul setelah kekhawatiran luas atas deepfake AI yang diseksualisasi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Dikecam di Berbagai Negara, X Akhirnya Hentikan Grok AI Lucuti Pakaian Orang Nyata
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menangkap Presiden RI, Prabowo Subianto, jika melakukan kerusakan alam hingga terjadi bencana.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Dunia
Obsesi Donald Trump Caplok Greenland Bakal Jadi Lonceng Kematian NATO
Denmark memperingatkan obsesi Presiden Donald Trump mencaplok Greenland akan menjadi lonceng kematian bagi aliansi militer Atlantik Utara atau NATO.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Obsesi Donald Trump Caplok Greenland Bakal Jadi Lonceng Kematian NATO
Dunia
Trump Kritik Pasukan Khusus Denmark Cupu, Gagal Lindungi Greenland dari Rusia-China
Presiden AS Donald Trump menegaskan Denmark tidak dapat diandalkan untuk melindungi Greenland dari potensi ancaman Rusia maupun China.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Trump Kritik Pasukan Khusus Denmark Cupu, Gagal Lindungi Greenland dari Rusia-China
Tekno
Grok 'Tobat' Jadi Tukang Edit Bikini, Elon Musk Akhirnya Kena 'Ulti' Gubernur dan Jaksa Agung California
Keputusan xAI untuk menciptakan dan menyediakan tempat bagi predator untuk menyebarkan deepfake eksplisit, termasuk gambar anak-anak yang ditelanjangi secara digital, adalah tindakan keji
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Grok 'Tobat' Jadi Tukang Edit Bikini, Elon Musk Akhirnya Kena 'Ulti' Gubernur dan Jaksa Agung California
Indonesia
Demo Bela Venezuela di Depan Kedubes AS, Perhimpunan Ojol Sebut Amerika tak lagi Jadi Acuan Demokrasi
Ketua Umum Perhimpunan Ojek Online Indonesia (O2) Cecep Saripudin menyebut pihaknya menentang aksi Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Demo Bela Venezuela di Depan Kedubes AS, Perhimpunan Ojol Sebut Amerika tak lagi Jadi Acuan Demokrasi
Indonesia
Trump Kembali Ancam Iran, Siap Ambil Tindakan Keras
Iran menekankan bahwa intervensi Amerika Serikat itu secara khusus melanggar prinsip kedaulatan nasional, nonintervensi dalam urusan internal negara, dan larangan ancaman atau penggunaan kekerasan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Trump Kembali Ancam Iran, Siap Ambil Tindakan Keras
Bagikan