Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PIHAK Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Presiden AS Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif yang telah lama dinantikan pada Kamis (20/3). Perintah eksekutif itu bagian dari janji kampanye utamanya untuk menutup Departemen Pendidikan.
Seperti dilansir Reuters, langkah Trump ini sudah ditentang sekelompok jaksa agung negara bagian dari Partai Demokrat. Mereka mengajukan gugatan untuk menghentikan Trump membubarkan departemen tersebut dan mencegah pemecatan hampir setengah dari stafnya yang diumumkan minggu lalu.
Trump dan penasihat miliardernya, Elon Musk, telah berusaha menutup program dan institusi pemerintah, seperti Badan Bantuan Internasional AS, tanpa persetujuan Kongres. Meski begitu, menghapus Departemen Pendidikan akan menjadi upaya pertama Trump untuk menutup agen tingkat kabinet.
Trump tidak dapat menutup agen tersebut tanpa legislasi dari Kongres, yang bisa menjadi sulit. Partai Republik Trump memegang mayoritas 53-47 di Senat. Namun, legislasi besar, seperti RUU yang menghapus agen tingkat kabinet, memerlukan 60 suara atau dukungan dari tujuh Senator Demokrat untuk disahkan. Senator Demokrat belum memberikan tanda-tanda mereka akan mendukung penghapusan Departemen Pendidikan.
Perintah itu mengarahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi penutupan Departemen Pendidikan dan mengembalikan wewenang pendidikan kepada negara bagian. Di saat bersamaan, ia terus memastikan penyampaian layanan, program, dan manfaat yang efektif dan tidak terputus yang diandalkan warga Amerika.
Perintah tersebut juga mengharuskan program atau kegiatan yang menerima sisa dana Departemen Pendidikan tidak boleh mempromosikan DEI (keragaman, kesetaraan, dan inklusi) atau ideologi gender.
Trump telah berulang kali menyerukan penghapusan departemen tersebut, menyebutnya sebuah penipuan besar. Ia mengusulkan penutupan departemen ini pada masa jabatan pertama sebagai presiden, tetapi Kongres tidak bertindak. Bulan lalu Trump mengatakan ia ingin departemen tersebut ditutup segera, tetapi mengakui bahwa ia akan membutuhkan dukungan dari Kongres dan serikat guru.
Baca juga:
Pemerintahan Donald Trump Mulai PHK Massal Karyawan Voice of America, Memulai Langkah Pengiritan
"Kontrol pemerintah federal terhadap pendidikan telah gagal bagi siswa, orangtua, dan guru," kata Gedung Putih dalam ringkasannya, dikutip Reuters. Gedung Putih mengatakan departemen tersebut telah menghabiskan lebih dari USD 3 triliun sejak didirikan pada 1979 tanpa meningkatkan pencapaian siswa yang diukur dengan skor ujian standar.
Sebelum departemen ini didirikan, pendidikan merupakan bagian dari Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan AS, yang beroperasi dari 1953 hingga 1979.
Pembela departemen tersebut mengatakan peran departemen sangat penting untuk menjaga standar pendidikan publik yang tinggi. Mereka menuduh Partai Republik berusaha mendorong pendidikan berbasis keuntungan. Penutupan segera dapat mengganggu bantuan senilai puluhan miliar dolar untuk banyak sekolah K-12 dan bantuan biaya kuliah untuk mahasiswa.
McMahon, yang merupakan salah satu pendiri dan mantan CEO WWE, yang baru saja dikonfirmasi Senat pada Senin, telah membela rencana Trump untuk menghapuskan agen ini, tetapi berjanji bahwa pendanaan sekolah federal yang dialokasikan Kongres untuk membantu distrik sekolah dan siswa berpenghasilan rendah akan terus berlanjut.
Sumber yang mengetahui perintah tersebut mengatakan pinjaman mahasiswa dan layanan untuk anak-anak dengan disabilitas sudah diatur dalam hukum dan akan terus berjalan.
Departemen ini mengawasi sekitar 100 ribu sekolah negeri dan 34.000 sekolah swasta di Amerika Serikat, meskipun lebih dari 85 persen pendanaan sekolah negeri berasal dari pemerintah negara bagian dan lokal. Departemen ini menyediakan hibah federal untuk sekolah-sekolah dan program-program yang membutuhkan, termasuk uang untuk membayar para guru anak dengan kebutuhan khusus, membiayai program seni, dan mengganti infrastruktur yang sudah usang.
Departemen ini juga mengawasi pinjaman mahasiswa sebesar USD 1,6 triliun yang dimiliki puluhan juta orang Amerika yang tidak mampu membayar biaya universitas secara penuh.(dwi)
Baca juga:
Cegah Pembubaran USAID oleh Presiden Donald Trump, Anggota Parlemen Demokrat Luncurkan RUU
