Raden Yusuf Nayamenggala
MerahPutih Nasional - Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menegaskan MoU amandemen Kontrak Karya tidak melanggar Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
"Saya yakin betul tidak. Enam bulan ke depan tetap ekspor," jawab Maroef dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Selasa (27/1).
Atas jawaban tersebut, anggota Komisi VII kaget. Pasalnya, PT. Freport tidak diperkenankan mengekspor barang tambang mentah sebelum diolah di dalam negeri.
"Anda muat di koran dia akan dihajar banyak orang, siap-siap bilang enggak melanggar Undang-Undang," kata Anggota Komisi VII Bowo Sidik Pangarso pada MerahPutih.com.
Dengan begitu, perusahaan akan ramai-ramai meminta dispensasi kepada pemerintah agar diperbolehkan ekspor. Karena itu, agar tidak terjadi kekisruhan Presiden diminta agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengapuskan pasal 170.
Akibat dari MoU ini, kata Bowo, Jokowi bisa terancam dimakzulkan lantaran melanggar UU Minerba. "Di dalam 6 bulan meraka masih ekspor. Artinya ada apa pemerintah dengan freport? Jokowi bisa jatuh karena melanggar UU," tandasnya.
Sebelumnya, pada Jumat 23 Januari 2015 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah menandatangani perpanjangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) amandemen Kontrak Karya (KK) Freeport untuk 6 bulan ke depan. Perpanjangan dilakukan karena Pemerintah RI dan Freeport gagal menuntaskan renegosiasi KK sesuai perintah UU Minerba No.4/2009 dalam jangka waktu 6 bulan sejak MoU ditandatangani pada 25 Juli 2014 yang lalu. (mad)
Berita Lainnya:
