Ganjar Sebut Program 1 Desa 1 Faskes 1 Nakes Genjot Penurunan Stunting di Indonesia

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Kamis, 18 Januari 2024
Ganjar Sebut Program 1 Desa 1 Faskes 1 Nakes Genjot Penurunan Stunting di Indonesia

Ganjar Pranowo saat di Ngawi. (Foto: Istimewa)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebutkan, program Ganjar-Mahfud 1 Desa 1 Faskes 1 Nakes dapat dioptimalisasi untuk menurunkan angka stunting.

Hal itu disampaikan Ganjar saat bertemu tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) di Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis (18/1).

Baca Juga:

DPR Gusar Jadwal Pasti Pilkada Serentak 2024 Masih Maju Mundur

Pada kesempatan itu, ada seorang kader posyandu bernama Warsini yang menyampaikan ke Ganjar ihwal pencegahan stunting. Secara sat set, Ganjar langsung menjawabnya sambil menyosialisasikan program Ganjar-Mahfud.

"Apa yang harus dilakukan jangan menikah terlalu muda, juga jangan terlalu tua. Kalau nikahnya tidak terlalu muda insya Allah sehat. Nanti kalau mau nikah diperiksa suami istri," ujar Ganjar di hadapan warga.

Ganjar menyebutkan pencegahan stunting selain dilakukan dengan tidak menikah dini, pasangan suami istri wajib memeriksakan kandungannya secara rutin, salah satunya ke posyandu.

Oleh sebab itu, program 1 Desa 1 Faskes 1 Nakes menjadi sangat penting untuk direalisasikan agar setiap ibu hamil bisa dipantau dan didampingi langsung oleh tenaga kesehatan, sehingga pencegahan stunting bisa optimal.

"Begitu menikah, begitu istri hamil maka wajib periksa. Maka kenapa setiap desa mesti ada faskes harus ada nakes agar periksanya bisa dibantu dari kader posyandu," jelas Ganjar.

"Ketika ibu hamil, gizinya diperhatikan itulah yang mencegah stunting pertama kali. Begitu bayi lahir sehat, susunya pake ASI eksklusif," tutup Ganjar. (pon)

Baca Juga:

Waktu Pencoblosan Pilkada Serentak 2024 Ditetapkan 27 November

#Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan