Ganjar Dinilai Kesulitan Cari Cawapres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 Agustus 2023
Ganjar Dinilai Kesulitan Cari Cawapres

Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo pada Konsolidasi Pemenangan Pileg dan Pilpres 2024 di Stadion Jatidir, Semarang, Jumat (25/8/2023) malam. (ANTARA/Wisnu Adhi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tiga koalisi partai politik masih terus menghimpun kekuatan untuk memenangi Pemilu 2024. Mereka juga tengah mematangkan strategi-strategi politik untuk memenangkan calon presidennya masing-masing, termasuk mencari Cawapres.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri dinilai tampak belum mendapatkan kekuatan politik yang maksimal.

Baca Juga:

Janji Ganjar Tingkatkan Prestasi Pembangunan Era Jokowi

Sebab, meskipun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menyatakan mendukung Ganjar tetapi partai yang bergerak di bawah kepempinan Mardiono tersebut disebut parpol yang ideal untuk berkoalisi dengan PDIP.

"Memang ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendukung Ganjar, tapi situasi partai itu rawan hukum, karena ketua umumnya masih pelaksana tugas,” kata Analis komunikasi politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (26/8).

"PPP berpotensi digugat, maka koalisi dengan PPP bisa menimbulkan masalah hukum. Sehingga elite PDIP juga mempersilakan jika PPP akan keluar koalisi. Ini sama juga PDIP mengusir PPP secara halus,” imbuhnya.

Ginting menyebut bisa saja PDIP mendepak PPP keluar koalisi untuk mencegah terdampak masalah hukum. Tetapi, partai berlambang banteng itu juga akan kesulitan mencari partai kawan koalisi pengganti PPP yang ada di parleman.

“Semua partai sudah berada dalam tiga koalisi, kecuali ada dinamika politik yang sangat luar biasa dan bisa memporakporadakan formasi politik,” ucap Ginting.

Menurut Ginting, PDIP juga tidak banyak memiliki waktu untuk mencari kawan koalisi baru. Sehingga koalisi Ganjar jauh lebih sulit untuk mencari pasangan.

Posisi PDIP semakin terjepit, ketika hubungan Megawati dan Jokowi tampak merenggang. Diketahui, Jokowi tidak mendampingi Megawati saat apel pemenangan di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah.

“Komunikasi politik Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dengan Presiden Jokowi berlangsung tidak mulus. Tidak seperti biasanya, Megawati sudah turun gunung ke Semarang hadiri apel deklarasi Ganjar, tanpa kehadiran Jokowi sebagai kader banteng," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Puan Pastikan Kader PDIP Jateng Solid Menangkan Ganjar

#PDIP #Pilpres 2024 #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan