Ganjar Beri Rapor Merah Soal Penegakan Hukum, Gerindra Singgung Posisi Mahfud MD

MerahPutih.com - Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang memberi nilai 5 bagi penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin karena banyak intervensi hingga rekayasa kasus.

Dasco mengatakan penilaian Ganjar mungkin merupakan evaluasi internal mengingat Mahfud MD, pasangan Ganjar, menjabat menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan (Menkopolhukam) yang juga bertanggung jawab pada kebijakan hukum saat ini.

Baca Juga:

Tukar Kado Capres: Prabowo Beri Bantal Kucing ke Anies dan Helm Sepeda untuk Ganjar

"Saya pikir apa yang disampaikan Pak Ganjar itu adalah evaluasi yang mungkin berdasarkan evaluasi internal dan saya lihat juga kan di situ," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarat, Senin (20/11).

Namun, Wakil Ketua DPR RI ini tak mengetahui persis apakah survei tersebut dilakukan secara individu atau team work.

"Saya tidak tahu evaluasi internal itu pribadi atau tim," ujarnya.

Penilaian jeblok Ganjar atas penegakan hukum di Indonesia bisa saja menyentil calon wakil presidennya sendiri, yakni Mahfud MD.

Pasalnya, Mahfud juga berlatarbelakang sebagai Menko Polhukam yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi di bidang politik, hukum, serta keamanan.

"Karena di situ juga kami lihat ada penanggungjawab soal hukum sebagai calon wakil presiden dari Pak Ganjar," ujar Dasco.

Baca Juga:

Hasil Survei IPO: Prabowo Masih Unggul, Anies Salip Ganjar di Posisi Kedua

Sebelumnya, pakar hukum Zainal Arifin Mochtar bertanya kepada Ganjar soal kondisi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, HAM hingga demokrasi yang saat ini dianggap melenceng, serta bagaimana mengembalikannya.

Mantan gubernur Jawa Tengah tersebut memberikan jawaban dengan terlebih dulu menjelaskan mengapa dirinya memakai kemeja warna hitam di beberapa kesempatan.

Dia beralasan pakaian yang dikenakannya tersebut menjadi simbol situasi hukum saat ini harus dikembalian arahnya sehingga kepercayaan publik bisa pulih.

Ganjar menyebut mengembalikan kepercayaan publik harus dengan cara menegakkan hukum secara berkeadilan dengan melibatkan dukungan dari berbagai seluruh elemen masyarakat antara lain agamawan, ilmuwan, budayawan, dan media.

"Ketika kewenangan itu ada, dan diberikan kepada seorang pemimpin, pemimpinnya yang kemudian membikin arusnya itu dibalik," kata Ganjar. (Pon)

Baca Juga:

JK Sepakat Dengan Ganjar Skor Penegakan Hukum Era Jokowi Hanya 5