G20 Lakukan Mitigasi Risiko Korupsi Saat Krisis Global

MerahPutih.com - Pemerintah terus berupaya membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pemberantasan praktik korupsi dan menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, risiko berupa suap, pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga cyber crime dipicu oleh beberapa faktor seperti iklim keuangan yang bergejolak, beralihnya fokus perusahaan terhadap mitigasi risiko dan penanganan krisis, hingga meningkatnya ancaman keamanan siber seiring dengan pesatnya transformasi digital di masa pandemi.

Baca Juga:

G20 Bahas Prinsip Kebijakan Pelindungan Pekerja

"Untuk itu, perusahaan dituntut mampu mengambil langkah-langkah mitigasi korupsi yang memadai melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam pelaporannya," ujarnya.

Ia mengatakan, Presidensi G20 dan B20 berupaya memitigasi risiko korupsi di tengah krisis global dengan meningkatkan strategi integritas dan kepatuhan dunia bisnis.

"Tata kelola yang baik berdasarkan transparansi akan menjaga keamanan nasional dan atau bahkan internasional, dan mendukung operasi bisnis," ungkapnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (20/8).

Ia mengatakan, sebagai bagian dari Open Government Partnership, melalui Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Indonesia, pemerintah mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengadopsi prinsip-prinsip bersama Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya yang terdiri dari lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.

"Aliran Bebas Data Secara Terpercaya tersebut juga menjadi salah satu wujud dari transformasi struktural untuk menciptakan tatanan global yang seimbang, inklusif, dan mulitilateral," katanya.

Selain itu, melalui Presidensi G20 Indonesia, Anti-Corruption Working Group (ACWG) juga akan berfokus untuk membahas peningkatan transparansi dan akuntabilitas baik untuk sektor publik maupun sektor swasta. (Asp)

Baca Juga:

Kelompok Kerja Pendidikan G20 Bahas Masa Depan Dunia Kerja