FX Hadi Rudyatmo Bicara soal Pembentukan Dewan Kolonel oleh Loyalis Puan

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 23 September 2022
FX Hadi Rudyatmo Bicara soal Pembentukan Dewan Kolonel oleh Loyalis Puan

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Loyalis Puan Maharani membentuk Dewan Kolonel sebagai wadah bagi anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung Puan maju sebagai calon presiden 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo angkat suara terkait polemik munculnya dewan kolonel itu. Ia menegaskan di dalam AD/ART PDIP tidak ada istilah dewan kolonel.

Baca Juga

Soal Dewan Kopral, Ganjar: Saya Minta Semua Tahan Diri

"Saya tegaskan dewan kolonel itu tidak ada di internal PDIP," ujat Rudy sapaan akrabnya, Jumat (23/9).

Dikatakannya, PDIP hanya tiga dewan yang diakui dan diatur dalam AD/ART PDIP. Ketiga dewan struktur partai tersebut adalah dewan pimpinan pusat, dewan pimpinan daerah dan dewan pimpinan cabang.

"Jadi tidak ada dewan-dewan yang lain. Yang ada hanya dewan pimpinan pusat, dewan pimpinan daerah dan dewan pimpinan cabang," tegas dia.

Baca Juga

Pesan Puan kepada Dewan Kolonel

Ia menilai kehadiran Dewan Kolonel usungan kader PDIP dukung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024, tidak bisa dibenarkan.

"Kalau ada dewan-dewan yang lain, yang muncul itu adalah hal yang tidak benar. Organisasi kita di Anggaran Dasar Rumah Tangga, jelas kok," ucap dia

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan organisasi usulan dari Johan Budi, salah satu anggota Fraksi PDIP DPR itu mendahului keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, soal usulan capres 2024, mendatang.

"Sebetulnya tidak boleh menyampaikan apapun itu. Semua capres, cawapres (calon wakil presiden) adalah keputusan Ketua Umum (Ibu Megawati)," katanya.

Rudy mengatakan PDIP Solo dalam hal ini tegak lurus pada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. PDIP Solo dalam hal ini loyal pada Megawati.

"Loyalis saya untuk Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum dan PDIP," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Soal Dewan Kolonel, Hasto: Tidak Ada Struktur Partai Seperti Militer

#PDIP #FX Hadi Rudyatmo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Bagikan