Fraksi PSI Jakarta Ingin Dualisme Pengelolaan Planetarium Segera Selesai


Planetarium Jakarta masih ditutup. Foto: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta
MerahPutih.com - Dualisme pengelolaan Planetarium Taman Ismai Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat harus segera terselesaikan. Dualisme pengelolaan Planetarium itu melibatkan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dengan BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Sebab, dengan dualisme ini menyebabkan operasional gedung pertunjukan simulasi benda langit Planetarium masih ditutup, sehingga merugikan masyarakat luas, lantaran tidak bisa berkunjung ke Planetarium.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, menegaskan bahwa dukungan terhadap pengalokasian anggaran dalam RAPBD DKI 2025 harus disertai dengan kejelasan pengelolaan agar Planetarium dapat segera dibuka kembali untuk publik.
Kondisi dualisme ini mengakibatkan belum terlaksananya perbaikan proyektor dan terhambatnya pemanfaatan fasilitas tersebut sebagai sarana edukasi dan pemajuan kebudayaan.
Baca juga:
Dualisme Pengelolaan Jadi Penyebab Planetarium Jakarta Masih Ditutup
"Kami sangat mendukung operasional Planetarium segera dipulihkan, tetapi dualisme pengelolaan ini harus segera diselesaikan. Tanpa kejelasan, ada risiko anggaran yang diajukan Dinas Kebudayaan tidak tepat sasaran atau terhambat implementasinya," ujar Justin Adrian Untayana di Jakarta, Selasa (29/10).
Justin menekankan bahwa, sebagai perusahaan, PT Jakpro memiliki hak pengelolaan atas fasilitas hasil revitalisasi, tetapi fungsi edukasi publik dan pengembangan sains selama ini menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan.
Kondisi ini disinyalir menimbulkan ketidakpastian dalam managemen pengelolaan, dan masyarakatlah yang akan dirugikan karena terhambatnya akses terhadap program-program edukasi yang penting.
"Planetarium Jakarta bukan hanya obyek wisata, melainkan juga sebagai pemantik minat anak-anak terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami di PSI mendorong Pemprov DKI untuk segera menetapkan kejelasan pengelolaan agar Planetarium bisa segera melayani masyarakat," tegas Justin.
Baca juga:
Fraksi PSI Jakarta memastikan akan mengawal alokasi anggaran dalam RAPBD 2025 agar perbaikan proyektor dan operasional Planetarium segera terealisasi. Namun, Justin menekankan bahwa penyelesaian atas dualisme pengelolaan sangat krusial untuk dilakukan secepatnya demi sustainabilitas dari realisasi anggaran tersebut.
"Kami menekankan semangat agar Planetarium Jakarta segera beroperasi kembali dan kembali menjadi kebanggaan masyarakat. Namun, Pemprov DKI harus memastikan bahwa fasilitas ini dikelola dengan baik dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua warga," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam

Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas

Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
