Fraksi PSI Jakarta Ingin Dualisme Pengelolaan Planetarium Segera Selesai

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 29 Oktober 2024
Fraksi PSI Jakarta Ingin Dualisme Pengelolaan Planetarium Segera Selesai

Planetarium Jakarta masih ditutup. Foto: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dualisme pengelolaan Planetarium Taman Ismai Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat harus segera terselesaikan. Dualisme pengelolaan Planetarium itu melibatkan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dengan BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Sebab, dengan dualisme ini menyebabkan operasional gedung pertunjukan simulasi benda langit Planetarium masih ditutup, sehingga merugikan masyarakat luas, lantaran tidak bisa berkunjung ke Planetarium.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, menegaskan bahwa dukungan terhadap pengalokasian anggaran dalam RAPBD DKI 2025 harus disertai dengan kejelasan pengelolaan agar Planetarium dapat segera dibuka kembali untuk publik.

Kondisi dualisme ini mengakibatkan belum terlaksananya perbaikan proyektor dan terhambatnya pemanfaatan fasilitas tersebut sebagai sarana edukasi dan pemajuan kebudayaan.

Baca juga:

Dualisme Pengelolaan Jadi Penyebab Planetarium Jakarta Masih Ditutup

"Kami sangat mendukung operasional Planetarium segera dipulihkan, tetapi dualisme pengelolaan ini harus segera diselesaikan. Tanpa kejelasan, ada risiko anggaran yang diajukan Dinas Kebudayaan tidak tepat sasaran atau terhambat implementasinya," ujar Justin Adrian Untayana di Jakarta, Selasa (29/10).

Justin menekankan bahwa, sebagai perusahaan, PT Jakpro memiliki hak pengelolaan atas fasilitas hasil revitalisasi, tetapi fungsi edukasi publik dan pengembangan sains selama ini menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan.

Kondisi ini disinyalir menimbulkan ketidakpastian dalam managemen pengelolaan, dan masyarakatlah yang akan dirugikan karena terhambatnya akses terhadap program-program edukasi yang penting.

"Planetarium Jakarta bukan hanya obyek wisata, melainkan juga sebagai pemantik minat anak-anak terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami di PSI mendorong Pemprov DKI untuk segera menetapkan kejelasan pengelolaan agar Planetarium bisa segera melayani masyarakat," tegas Justin.

Baca juga:

Tambah Pengetahuan Astronomi Anak di Planetarium Jakarta

Fraksi PSI Jakarta memastikan akan mengawal alokasi anggaran dalam RAPBD 2025 agar perbaikan proyektor dan operasional Planetarium segera terealisasi. Namun, Justin menekankan bahwa penyelesaian atas dualisme pengelolaan sangat krusial untuk dilakukan secepatnya demi sustainabilitas dari realisasi anggaran tersebut.

"Kami menekankan semangat agar Planetarium Jakarta segera beroperasi kembali dan kembali menjadi kebanggaan masyarakat. Namun, Pemprov DKI harus memastikan bahwa fasilitas ini dikelola dengan baik dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua warga," tutupnya. (Asp)

#Planetarium #DPRD DKI Jakarta #Planetarium Dan Observatorium Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Bagikan