Fraksi PKS: Pengganti Setya Novanto Harus dari Golkar

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 17 Desember 2015
Fraksi PKS: Pengganti Setya Novanto Harus dari Golkar

Anggota Komisi 3 DPR RI Jazuli Juwaini (anggota komisi 3 fraksi PKS) dalam uji kelayakan calon pemimpin KPK sibuk dengan gadget pribadi miliknya. Senin, (14/12). (Merahputih.com/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Anggota DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan bahwa pihaknya memastikan tidak akan melakukan kocok ulang untuk pimpinan DPR pasca pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Menurut Jazuli, hal tersebut sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tidak ada ruang bagi semua pihak untuk melakukan kocok ulang Pimpinan DPR (UU MD3).

"Tidak ada ruang (kocok ulang), karena sesuai dengan undang-undang," kata Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/12).

Ketua Fraksi ini bersikukuh jika pengganti kursi Setya Novanto haruslah dari partai Golkar, karena Novanto sendiri berasal dari partai berlambang pohon beringin itu.

"Ketika Pak Novanto mundur, maka penggantinya langsung adalah dari Partai Golkar," tegasnya.

Sementara itu, pasca mundurnya Setya Novanto dari kursi jabatannya, sejumlah pihak kembali menginisiasi agar Undang-Undang MD3 segera direvisi guna merombak ulang struktur pimpinan DPR. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. Setya Novanto Mundur, Ruhut Sindir KMP
  2. Sejumlah Pimpinan Dewan Terkejut Setya Novanto Mundur
  3. Setya Novanto Menyatakan Diri Mundur Dari Ketua DPR
  4. Setya Novanto Mundur, Begini Ekspresi Ridwan Bae dan Kahar Muzakir
  5. Setya Novanto Mundur, Teriakan Alhamdulillah Bergema di Ruang Sidang MKD
#Setya Novanto Mundur #Setya Novanto #Ketua DPR RI #PKS #Jazuli Juwaini
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Kasus FH UI Jadi Sorotan Publik, Puan: Kekerasan Seksual Harus Ditindak Tegas
Puan Maharani menegaskan tak boleh ada kekerasan seksual di kampus. Ia soroti kasus dugaan pelecehan di FH UI dan minta penanganan adil serta transparan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 April 2026
Kasus FH UI Jadi Sorotan Publik, Puan: Kekerasan Seksual Harus Ditindak Tegas
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Bagikan