Fraksi PKS: Pengganti Setya Novanto Harus dari Golkar
Anggota Komisi 3 DPR RI Jazuli Juwaini (anggota komisi 3 fraksi PKS) dalam uji kelayakan calon pemimpin KPK sibuk dengan gadget pribadi miliknya. Senin, (14/12). (Merahputih.com/Rizki Fitrianto)
MerahPutih Politik - Anggota DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan bahwa pihaknya memastikan tidak akan melakukan kocok ulang untuk pimpinan DPR pasca pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR.
Menurut Jazuli, hal tersebut sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tidak ada ruang bagi semua pihak untuk melakukan kocok ulang Pimpinan DPR (UU MD3).
"Tidak ada ruang (kocok ulang), karena sesuai dengan undang-undang," kata Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/12).
Ketua Fraksi ini bersikukuh jika pengganti kursi Setya Novanto haruslah dari partai Golkar, karena Novanto sendiri berasal dari partai berlambang pohon beringin itu.
"Ketika Pak Novanto mundur, maka penggantinya langsung adalah dari Partai Golkar," tegasnya.
Sementara itu, pasca mundurnya Setya Novanto dari kursi jabatannya, sejumlah pihak kembali menginisiasi agar Undang-Undang MD3 segera direvisi guna merombak ulang struktur pimpinan DPR. (dit)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Puan Maharani Tegaskan DPR Harus Jawab Kritik Rakyat dengan Kerja Nyata
Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di PBB, Ketua DPR: Bentuk Penghormatan Besar Bagi Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan