Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Wacana Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar yang ingin merubah sistem pilkada secara langsung melalui pemilihan DPRD, menuai pro dan kontra.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Wijayanto Rio Sambodo mengatakan, sistem politik Pemilu harus tetap dialektis dengan terbuka menerima kritik-otokritik sambil berupaya menyempurnakan mekanisme pemilihan yang sudah ada.
"Ya kita tak setuju dengan usulan Pilkada menjadi tak langsung," tegas Rio kepada wartawan, Senin (16/12)
Rio menilai usulan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD yang kerap dibicarakan akhir-akhir ini, belum menunjukkan upaya tersebut. Wajar jika menimbulkan opini kemunduran demokrasi Indonesia, dengan adanya wacana ini.
Baca juga:
MK Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2024, DPR Ingatkan untuk Berhati-Hati
"Karena sejatinya tidak sekadar pemilihan langsung atau melalui sistem perwakilan melalui parpol. Tetapi lebih karena sistem politik Indonesia sekarang ini yang cenderung liberal dan kapitalistik-pragmatis," jelas Rio.
Rio menuturkan, sistem politik yang terbuka membuat partai politik menjadi wadah aspirasi rakyat yang dapat mencetak kader terbaik sebagai calon pemimpin bangsa.
"Pilkada DKI Jakarta 2024 membuktikan bahwa kualitas kader produk pendidikan kuat dari partai politik mampu menjawab kebutuhan dan harapan warga Jakarta dengan memilih pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang notabene adalah sama-sama kader satu partai," tutur dia.
Lebih jauh lagi, kata dia, sejarah Pemilu Indonesia secara demokratis dan terbuka sudah dilakukan sejak era Kepemimpinan Presiden Soekarno (Bung Karno).
Pemilu daerah sudah dilakukan pada tahun 1952, Pemilu Nasional serentak Tahun 1955 dan Pemilu DPRD pada Tahun 1957.
"Yang selanjutnya harusnya dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada Tahun 1958, namun karena kondisi Politik Internasional dan Nasional maka hal ini tidak pernah terjadi," tutupnya. (Asp)
