Fraksi NasDem Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk oleh Presiden
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari. Foto: Jaka/nr
MerahPutih.com - Isu tentang penghapusan Pilkada di DKI Jakarta, yang termaktub dalam Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), masih menjadi sorotan publik.
Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Taufik Basari, menegaskan pihaknya menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden.
Baca juga:
"Kami menolak ide pemilihan atau penunjukan gubernur oleh presiden, dan kami juga mendukung agar pemilihan wali kota juga dilakukan melalui Pilkada," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3).
Pria yang karib disapa Tobas ini menekankan NasDem juga akan memperjuangkan agar wali kota di Jakarta dipilih melalui Pilkada. "Artinya, gubernur dan wali kota akan dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada," ujarnya.
Baca juga:
Menurut Tobas, selama ini pemilihan Gubernur di Jakarta telah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, ia menilai mencabut hak rakyat dalam pemilihan akan menjadi kemunduran bagi demokrasi.
"Ketika pemilihan gubernur tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, hal ini akan membatasi partisipasi masyarakat," imbuhnya.
Baca juga:
3 Sekjen Parpol Pendukung AMIN Kumpul di NasDem Tower Sore Ini
Selain itu, anggota Komisi III DPR ini juga berharap agar RUU DKJ dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan kebijakan di Jakarta.
"Kami juga aktif melakukan lobi dengan fraksi-fraksi lain agar bersama-sama mendukung pemilihan gubernur langsung oleh rakyat," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pemprov DKI Mulai Bongkar 109 Tiang Monorel Terbengkalai di Rasuna Said
Pramono Anung Resmikan Waduk Batu Licin di Cipayung, Perkuat Pengendalian Banjir
Hadiri Haul ke-85 M.H. Thamrin, Pramono Anung Tegaskan Komitmen Jaga Nilai Perjuangan
PAM Jaya Bangun Gedung Sentra Pelayanan, Gubernur Pramono: Fondasi Layanan Air Jakarta Kian Kuat
Gubernur Pramono Dorong Percepatan MRT Jakarta hingga Kota Tua, Ditargetkan Beroperasi 2029
Pramono Anung Dorong PAM Jaya IPO 2027, Saham Publik Maksimal 30 Persen
Presiden Prabowo Ungkap Dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta, Pramono: kalau sudah Jadi Gubernur enggak Ada Urusan Kepartaian
Monorel Mangkrak Rasuna Said Dibongkar Januari 2026, Pramono: Tanpa Penutupan Jalan
Tawuran Berulang di Manggarai, Pramono Anung: Ada yang Sengaja Memicu
Tanpa Kembang Api, Malam Tahun Baru Jakarta Diisi Doa dan Pesan Kemanusiaan