FPI: Serangan Massa PDIP Tindakan Biadab dan di Luar Batas

MerahPutih.com - Massa PDI Perjuangan terlibat bentrok dengan Front Pembela Islam (FPI) di depan Markas FPI DIY Jalan Raya Jogja-Wates, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Minggu (7/4).

Terkait penyerangan brutal tersebut, DPP FPI menyampaikan sikap tegasnya. Dalam surat yang ditandatangani Ketum KH Ahmad Shabri Lubis dan Sekretaris Umum Munarman, ada tiga poin sikap FPI soal insiden tersebut.

Salah satu poin dalam surat itu, FPI meminta agar aparat keamanan menindak tegas massa PDIP. Organisasi pimpinan Habib Rizieq itu juga menyinggung ketidakadilan aparat terhadap kubu 02.

Berikut pernyataan lengkap FPI terkait serangan di markas FPI Yogyakarta:

1. Bahwa tindakan anarkis, brutal, biadab dan aksi premanisme yang dilakukan oleh gerombolan pengacau keamanan oknum partai peserta pemilu pengusung 01 tersebut adalah sudah merupakan tindakan di luar batas, melanggar norma hukum dan keadaban serta kesantunan politik. Tindakan tersebut sudah merupakan tindakan kriminal terorganisir serta pidana pemilu yang semestinya berimplikasi pada sanksi pembatalan partai yang bersangkutan sebagai peserta pemilu.

2. Walaupun keberadaan DPD-FPI Yogyakarta sudah dibekukan sejak 3 tahun yang lalu, namun masih banyak simpatisan FPI di Yogyakarta, sehingga wujud kecintaan para simpatisan ke FPI adalah dengan adanya atribut dan kalimat yang terasosiasi dengan FPI di rumah maupun di kendaraan simpatisan tersebut.

3. Dewan Pimpinan Pusat-Front Pembela Islam (DPP-FPI) mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum yang tegas sebagaimana yang sering dipraktikkan ketika tuduhan pelanggaran hukum dituduhkan kepada pendukung 02. Sudah menjadi standar aparat penegak hukum, ketika pendukung 02 dituduh melanggar hukum walau dengan baru terindikasi, maka tindakan tegas penangkapan melalui cara-cara seolah pelanggaran hukum berat dan berbahaya bahkan dengan segala ekspose media besar-besaran. Maka kini sikap yang sama mestinya mesti dipraktikkan oleh aparat hukum untuk menunjukkan bahwa aparat hukum tetap profesional, modern dan terpercaya. (*)