Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pengamat Sebut Formula E Kerek Popularitas dan Elektabilitas Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 06 Juni 2022
Pengamat Sebut Formula E Kerek Popularitas dan Elektabilitas Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) menyalami pembalap Jaguar TCS Mitch Evans (kedua kanan) usai menjuarai balapan Formula E Jakarta, Sabtu (4/6). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Di tengah kontroversi dan pesimis, Jakarta sukses menyelesaikan ajang Formula E, Sabtu (4/6). Dari kacamata politik, kesuksesan balap mobil listrik itu dianggap positif bagi Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menegaskan Formula E sangat menguntungkan Anies dalam persaingan Pilpres 2024, terutama soal popularitas dan elektabilitas Anies.

Baca Juga

Ini Komentar Sekjen PDIP Soal Foto Akrab Anies dan Puan

"Sedikit banyak akan menaikkan popularitas dan elektabilitas Anies," kata Ujang saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Senin (6/6).

Tetapi, kata Ujang, momentum ini harus dijaga oleh Anies. Apalagi, pada Oktober 2022, masa jabatan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu habis.

"Anies perlu membuat gebrakan politik agar elektabilitasnya tidak turun bahkan bisa melejit," kata Ujang.

Baca Juga

Pengamat Sebut Prabowo Berpotensi Gandeng Anies

Menurut Ujang, Anies perlu memikirkan panggung politik lainnya setelah tidak lagi menjabat Gubernur Jakarta. Ia menyarankan agar Anies turun gunung untuk menyapa rakyat guna menjaga elektabilitasnya.

"Naik (elektabilitas Anies) untuk sekarang. Namun, pasca berhenti nanti di Oktober, itu tergantung Anies buat panggung-panggung politik yang lain," ucapnya.

Kata Ujang, keberhasilan Formula E bisa sia-sia kalau Anies tidak memiliki partai untuk kendaraan 2024. Sebab, dengan hanya menjadi kader partai Anies mendapatkan dukungan dan panggung politik.

"Perlu (ada partai). Untuk mendapatkan dukungan dan panggung politik. Atau jika tak masuk partai pun, dia mesti punya jabatan lain di luar partai yang bisa menjadi jalan tuk tebar pesona ke rakyat," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga

Anies Sebut Ajang Formula E Jadi Pembelajaran Terkait teknologi dan Efisiensi

#Anies Baswedan #Formula E #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan