Pengamat Sebut Formula E Kerek Popularitas dan Elektabilitas Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 06 Juni 2022
Pengamat Sebut Formula E Kerek Popularitas dan Elektabilitas Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) menyalami pembalap Jaguar TCS Mitch Evans (kedua kanan) usai menjuarai balapan Formula E Jakarta, Sabtu (4/6). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Di tengah kontroversi dan pesimis, Jakarta sukses menyelesaikan ajang Formula E, Sabtu (4/6). Dari kacamata politik, kesuksesan balap mobil listrik itu dianggap positif bagi Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menegaskan Formula E sangat menguntungkan Anies dalam persaingan Pilpres 2024, terutama soal popularitas dan elektabilitas Anies.

Baca Juga

Ini Komentar Sekjen PDIP Soal Foto Akrab Anies dan Puan

"Sedikit banyak akan menaikkan popularitas dan elektabilitas Anies," kata Ujang saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Senin (6/6).

Tetapi, kata Ujang, momentum ini harus dijaga oleh Anies. Apalagi, pada Oktober 2022, masa jabatan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu habis.

"Anies perlu membuat gebrakan politik agar elektabilitasnya tidak turun bahkan bisa melejit," kata Ujang.

Baca Juga

Pengamat Sebut Prabowo Berpotensi Gandeng Anies

Menurut Ujang, Anies perlu memikirkan panggung politik lainnya setelah tidak lagi menjabat Gubernur Jakarta. Ia menyarankan agar Anies turun gunung untuk menyapa rakyat guna menjaga elektabilitasnya.

"Naik (elektabilitas Anies) untuk sekarang. Namun, pasca berhenti nanti di Oktober, itu tergantung Anies buat panggung-panggung politik yang lain," ucapnya.

Kata Ujang, keberhasilan Formula E bisa sia-sia kalau Anies tidak memiliki partai untuk kendaraan 2024. Sebab, dengan hanya menjadi kader partai Anies mendapatkan dukungan dan panggung politik.

"Perlu (ada partai). Untuk mendapatkan dukungan dan panggung politik. Atau jika tak masuk partai pun, dia mesti punya jabatan lain di luar partai yang bisa menjadi jalan tuk tebar pesona ke rakyat," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga

Anies Sebut Ajang Formula E Jadi Pembelajaran Terkait teknologi dan Efisiensi

#Anies Baswedan #Formula E #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Bagikan