FITRA: Jokowi Lebih Boros Dibandingkan SBY

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 11 November 2015
FITRA: Jokowi Lebih Boros Dibandingkan SBY

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Polhukam Luhut Pandjaitan. Jakarta, Senin (17/8). (Foto Antara/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih boros jika dibandingkan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu terlihat dari alokasi anggaran gaji pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Manager Advokasi Fitra Apung Widadi mengungkapkan, besarnya alokasi gaji bagi pegawai yang tercantum dalam APBN menunjukkan pemerintahan Jokowi lebih boros.

Disinyalir dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp40,4 triliun yang akan dimasukan dalam APBN-P 2016  itu bukanlah murni dana PMN melainkan ada juga dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, serta gaji kepala daerah yang dimasukan ke dalam APBD yang akhirnya digunakan untuk belanja birokrasi.

"THR dan gaji kepala daerah Dallas APBD kemungkinan naik karena transfer ke daerah saat ini Rp700 triliun. Dengan anggaran Rp 700 triliun, 50-60 persennya digunakan untuk belanja birokrasi," jelasnya ditemui di Kafe Deli, Jakarta Pusat, Selasa, (10/11).

Menurut Apung, sejatinya program ekonomi Nawa Cita seharusnya berpihak kepada rakyat. Misalnya lebih menggerakan program-program yang prorakyat dengan mengefisiensikan anggaran negara.

Apung menambahkan meskipun APBN 2015 naik dibandingkan tahun sebelumnya, tapi hanya bisa dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.

"Oke memang APBN 2015 kita naik. Tapi itu dinikmati oleh siapa? Hanya oleh birokrasi," tandasnya. (rfd)

BACA JUGA:

  1. FITRA Desak DPR Tagih Kinerja Rini Soemarno
  2. FITRA Tuding Ada Kongkalikong Antara Rini Soemarno dengan DPR
  3. Seluruh Fraksi DPR Tolak PMN yang Diusulkan oleh Menteri Rini
  4. DPR: Sebagian Pengajuan PMN Tidak Layak Disetujui
  5. Sekjen Almisbat Sebut Rini Soemarno Hambat Nawa Cita

 

#PMN #APBN #Jokowi #SBY #Susilo Bambang Yudhoyono #Joko Widodo #Fitra #Apung Widadi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Jokowi mengungkap isi pertemuan dua jam dengan Prabowo di Kertanegara. Mereka membahas sepak bola, ekonomi, politik, hingga isu Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi kemungkinan munculnya upaya pemakzulan Gibran setelah MK membacakan putusan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Bagikan