FITRA: Jokowi Lebih Boros Dibandingkan SBY

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 11 November 2015
FITRA: Jokowi Lebih Boros Dibandingkan SBY

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Polhukam Luhut Pandjaitan. Jakarta, Senin (17/8). (Foto Antara/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih boros jika dibandingkan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu terlihat dari alokasi anggaran gaji pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Manager Advokasi Fitra Apung Widadi mengungkapkan, besarnya alokasi gaji bagi pegawai yang tercantum dalam APBN menunjukkan pemerintahan Jokowi lebih boros.

Disinyalir dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp40,4 triliun yang akan dimasukan dalam APBN-P 2016  itu bukanlah murni dana PMN melainkan ada juga dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, serta gaji kepala daerah yang dimasukan ke dalam APBD yang akhirnya digunakan untuk belanja birokrasi.

"THR dan gaji kepala daerah Dallas APBD kemungkinan naik karena transfer ke daerah saat ini Rp700 triliun. Dengan anggaran Rp 700 triliun, 50-60 persennya digunakan untuk belanja birokrasi," jelasnya ditemui di Kafe Deli, Jakarta Pusat, Selasa, (10/11).

Menurut Apung, sejatinya program ekonomi Nawa Cita seharusnya berpihak kepada rakyat. Misalnya lebih menggerakan program-program yang prorakyat dengan mengefisiensikan anggaran negara.

Apung menambahkan meskipun APBN 2015 naik dibandingkan tahun sebelumnya, tapi hanya bisa dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.

"Oke memang APBN 2015 kita naik. Tapi itu dinikmati oleh siapa? Hanya oleh birokrasi," tandasnya. (rfd)

BACA JUGA:

  1. FITRA Desak DPR Tagih Kinerja Rini Soemarno
  2. FITRA Tuding Ada Kongkalikong Antara Rini Soemarno dengan DPR
  3. Seluruh Fraksi DPR Tolak PMN yang Diusulkan oleh Menteri Rini
  4. DPR: Sebagian Pengajuan PMN Tidak Layak Disetujui
  5. Sekjen Almisbat Sebut Rini Soemarno Hambat Nawa Cita

 

#PMN #APBN #Jokowi #SBY #Susilo Bambang Yudhoyono #Joko Widodo #Fitra #Apung Widadi
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen. Hanya saja, opsi tersebut mengharuskan penghentian sejumlah pos belanja negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Indonesia
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Adapun total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatera Rp 4,8 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 69 triliun untuk untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini berharap semoga mimpi buruk terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir itu tidak terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Bagikan