Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

FITRA: Jokowi Lebih Boros Dibandingkan SBY

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 11 November 2015
FITRA: Jokowi Lebih Boros Dibandingkan SBY

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Polhukam Luhut Pandjaitan. Jakarta, Senin (17/8). (Foto Antara/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih boros jika dibandingkan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu terlihat dari alokasi anggaran gaji pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Manager Advokasi Fitra Apung Widadi mengungkapkan, besarnya alokasi gaji bagi pegawai yang tercantum dalam APBN menunjukkan pemerintahan Jokowi lebih boros.

Disinyalir dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp40,4 triliun yang akan dimasukan dalam APBN-P 2016  itu bukanlah murni dana PMN melainkan ada juga dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, serta gaji kepala daerah yang dimasukan ke dalam APBD yang akhirnya digunakan untuk belanja birokrasi.

"THR dan gaji kepala daerah Dallas APBD kemungkinan naik karena transfer ke daerah saat ini Rp700 triliun. Dengan anggaran Rp 700 triliun, 50-60 persennya digunakan untuk belanja birokrasi," jelasnya ditemui di Kafe Deli, Jakarta Pusat, Selasa, (10/11).

Menurut Apung, sejatinya program ekonomi Nawa Cita seharusnya berpihak kepada rakyat. Misalnya lebih menggerakan program-program yang prorakyat dengan mengefisiensikan anggaran negara.

Apung menambahkan meskipun APBN 2015 naik dibandingkan tahun sebelumnya, tapi hanya bisa dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.

"Oke memang APBN 2015 kita naik. Tapi itu dinikmati oleh siapa? Hanya oleh birokrasi," tandasnya. (rfd)

BACA JUGA:

  1. FITRA Desak DPR Tagih Kinerja Rini Soemarno
  2. FITRA Tuding Ada Kongkalikong Antara Rini Soemarno dengan DPR
  3. Seluruh Fraksi DPR Tolak PMN yang Diusulkan oleh Menteri Rini
  4. DPR: Sebagian Pengajuan PMN Tidak Layak Disetujui
  5. Sekjen Almisbat Sebut Rini Soemarno Hambat Nawa Cita

 

#PMN #APBN #Jokowi #SBY #Susilo Bambang Yudhoyono #Joko Widodo #Fitra #Apung Widadi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Hakim Duga Roy Suryo Ajukan Praperadilan untuk Tunda Persidangan Pokok Perkara
Hakim menyatakan pengajuan praperadilan setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan merupakan penyalahgunaan prosedur hukum.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Hakim Duga Roy Suryo Ajukan Praperadilan untuk Tunda Persidangan Pokok Perkara
Indonesia
Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo karena Dianggap tak Relevan
Hakim menilai permohonan tersebut sudah tidak lagi relevan karena perkara pokok telah lebih dahulu dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo karena Dianggap tak Relevan
Indonesia
Jokowi Kumpulkan Alumni Fakultas Kehutanan UGM, Persiapan Jadi Saksi Sidang
Pertemuan Jokowi dengan delapan teman tersebut berlangsung tertutup selama satu jam. Tak lama kemudian, Jokowi mengajak temannya tersebut makan siang keluar rumah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Jokowi Kumpulkan Alumni Fakultas Kehutanan UGM, Persiapan Jadi Saksi Sidang
Indonesia
Nasib Tersangka Kasus Hoaks Ijazah Jokowi, Roy Suryo, Ditentukan Hari Ini
Sidang kali ini beragendakan pembacaan putusan terkait gugatan Roy Suryo mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Nasib Tersangka Kasus Hoaks Ijazah Jokowi, Roy Suryo, Ditentukan Hari Ini
Indonesia
Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Program Makan Bergizi Gratis di SKhN 1 Tangerang dibiayai CSR swasta tanpa APBN. PPATK menilai model ini bisa jadi acuan nasional untuk pendidikan inklusif.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
 Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Indonesia
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen setelah realisasi APBN 2025 baru mencapai 19,1 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Indonesia
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Mantan Wali Kota Solo ini meminta agar penghargaan ini tidak ditarik ke ranah politik. Karena jika ditarik ke ranah politik, itu bisa disalahartikan.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Indonesia
Jelang Sidang Kedua dr Tifa Ijazah Palsu, Jokowi: Jika Diminta Majelis Hakim, Saya akan Hadir
Jika persidangan mengharuskan datang, Jokowi akan hadir dan menunjukkan ijazah asli miliknya.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Jelang Sidang Kedua dr Tifa Ijazah Palsu, Jokowi: Jika Diminta Majelis Hakim, Saya akan Hadir
Indonesia
Setelah Lampung, Jokowi Safari Politik di Kandang Banteng Jateng
Kesiapan organisasi hingga tingkat desa juga menjadi modal bagi partai untuk menyambut kunjungan Jokowi ke berbagai daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Setelah Lampung, Jokowi Safari Politik di Kandang Banteng Jateng
Indonesia
Pasang Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari
Pelapor merupakan warga Solo, yakni Budi Kuswanto dan Tri Sapto warga Solo menyerahkan laporan ke Kantor Kejari Solo didampingi kuasa hukumnya, Jumat (3/7).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
 Pasang Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari
Bagikan