Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Firli Bahuri memastikan seluruh karyawan KPK akan tetap sejahtera meskipun status kepegawaiannya berubah menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Adapun perubahan status kepegawaian KPK ini diatur dalam UU tentang KPK yang baru, yakni UU 19 Tahun 2019. Ia menjamin perubahan status itu tak akan berdampak pada penurunan gaji.
Baca Juga:
Promosi Jadi Kabaharkam, Irjen Firli Saat Ini Ogah Pikirkan KPK
"Itu yang penting," kata Firli kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11).
Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pegawai KPK untuk menentukan nasib mereka.
"Saya tidak mau berandai-andai karena memilih itu adalah hak mau pindah alih status langsung ASN silakan, yang mau memilih, terserah, jangan tanya saya. Saya enggak bisa jawab," ujarnya.
Firli memastikan akan berpegang pada UU yang berlaku. Menurut dia, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN akan dibahas lebih jauh di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Prinsipnya kita ikuti seluruh aturan dan jangan pernah melanggar aturan," ujarnya.
Firli juga mengaku tidak ikut campur mengenai proses transisi tersebut.
"(Perubahan menjadi ASN) itu adalah kementerian yang mengatur itu. Tentu ada Menpan RB, dan ada aturan tertentu. Prinsipnya kita ikuti seluruh aturan dan jangan pernah melanggar aturan," ujar Firli.
Baca Juga:
Ketua KPK Terpilih Firli Bahuri Dapat Kenaikan Pangkat Jadi Komjen
Berdasarkan UU No 19 tahun 2019 tentang perubahan UU KPK menyebutkan Pasal 24 berbunyi ayat (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 69B ayat (1) berbunyi pada saat undang-undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku dapat diangkat sebagai Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (Knu)
Baca Juga:
