Festival Opini Indonesia 2024, Perkuat Aspirasi Kaum Muda dan dan Kelompok Rentan

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Senin, 30 Desember 2024
Festival Opini Indonesia 2024, Perkuat Aspirasi Kaum Muda dan dan Kelompok Rentan

IOF 2024 pun dirancang ramah terhadap penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas juru bahasa isyarat selama sesi diskusi berlangsung. (Foto: YouTube/TVR PARLEMEN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia Opinion Festival (IOF) 2024 tidak hanya menjadi wadah diskusi publik, tetapi juga bukti komitmen DPR RI dalam memperkuat keterwakilan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kaum muda dan penyandang disabilitas.

Festival ini digelar di kompleks parlemen, Senayan, pada Minggu (29/12).

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa keterbukaan DPR terhadap aspirasi publik harus mencakup semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Ia menyoroti pentingnya menjembatani suara kaum muda sebagai tulang punggung bangsa dan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, dalam proses penyusunan kebijakan.

“Kami ingin memastikan bahwa semua masyarakat, termasuk teman-teman disabilitas, memiliki akses yang sama untuk menyampaikan gagasan dan kebutuhan mereka. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat demokrasi yang lebih inklusif,” kata Netty.

IOF 2024 pun dirancang ramah terhadap penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas juru bahasa isyarat selama sesi diskusi berlangsung.

Baca juga:

Ketua DPRD DKI Harap Kadin Bisa Kendalikan Harga Sembako di Jakarta

Netty mengapresiasi partisipasi aktif kelompok disabilitas dalam festival ini dan menegaskan bahwa aspirasi mereka akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di DPR RI.

“Meskipun sudah ada Undang-Undang Disabilitas, kita akui masih banyak tantangan dalam implementasinya. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan membantu kami memperbaiki dan merevisi kebijakan yang lebih berpihak pada penyandang disabilitas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Netty menilai partisipasi kaum muda juga krusial dalam mendorong inovasi dan mempercepat kemajuan bangsa.

Dengan jumlah generasi muda yang mencapai hampir 23 persen dari populasi, mereka diharapkan aktif berkontribusi dalam merumuskan solusi atas tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di masa depan.

“Saya yakin forum ini bisa menjadi langkah konkret untuk mempersempit kesenjangan antara pemuda dengan isu-isu politik dan kebijakan yang sedang dibahas di DPR RI. Generasi muda memiliki energi dan ide segar yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” ungkapnya.

Baca juga:

Komisi III DPR Sampaikan Kinerja dan Catatan Akhir Tahun 2024

Ia juga menegaskan bahwa festival ini bukan sekadar ajang diskusi, melainkan bagian dari tradisi baru di DPR yang bertujuan memperkuat budaya dialog.

BAM DPR akan terus membuka pintu bagi seluruh segmen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung, tanpa harus menunggu isu menjadi viral terlebih dahulu.

“Melalui Badan Aspirasi Masyarakat, kami akan memastikan suara rakyat diterima, diolah, dan diwujudkan dalam kebijakan yang efektif dan berpihak kepada rakyat. Ini adalah komitmen yang akan terus kami pegang,” pungkasnya. (Pon)

Baca juga:

Ketua Komisi III DPR Sebut Percuma Banyak Koruptor Dipenjara Jika Kerugian Negara Tidak Kembali

#Anak Muda #DPR #Penyandang Disabilitas
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Bagikan