Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Peningkatan dan dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai mengalihkan perhatian dari hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menegaskan, motif dugaan penggelembungan suara PSI tidak hanya sekadar meloloskan parpol yang dipimpin anak Presiden Joko Widodo itu ke DPR.
Baca juga:
Justin Minta Publik Tak Berasumsi Penggelembungan Suara PSI di Sirekap KPU
"Bagi saya kecurangan terang benderang ini motifnya tidak sekadar meloloskan PSI, tetapi isunya juga beralih dari isu kecurangan pilpres menjadi isu kecurangan PSI,” kata Feri mengutip kanal Youtube @bambangwidjojanto, Rabu (6/3).
Aktor film dokumenter “Dirty Vote” itu menyebut, penggelembungan suara PSI terlalu terang benderang, hampir tidak mungkin dalam batas penalaran yang wajar terjadi dugaan penggelembungan suara sangat besar di saat terakhir dari 2,5 persen menjadi 3,7 persen terjadi kenaikan 1,2 persen.
"Kalau dilihat rutenya akan tembus 4 persen. Trennya cepat dibanding pollster PSI dengan Prabowo-Gibran saat Jokowi menyatakan cawe-cawe langsung naik perolehan suara Prabowo-Gibran. Disesuaikan dengan kebutuhan Jokowi, dan kebutuhan parpol anak Jokowi," katanya.
Mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas itu menyentil pollster dan analisis politik yang tidak angkat bicara perihak kenaikan perolehan suara PSI yang tidak masuk akal dan curang.
Baca juga:
Pengamat Nilai Kenaikan Drastis Suara PSI Terkesan Tak Wajar
"Ini bagian dari mendukung kecurangan. Kebetulan publik tidak nyaman dengan partai anak presiden lolos parlemen," tegasnya.
Feri angkat suara perihal dugaan kenaikan suara PSI dengan fenomena jual beli suara. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada pemilu sekarang. Parpol yang tidak lolos ambang batas parlemen akan betransaksi dengan parpol yang ingin memaksakan diri lolos ke DPR.
Hanya saja, tegas ia, kasus kenaikan suara PSI memiliki fenomena sendiri, karena umumnya jual-beli suara itu berlangsung antara parpol yang perolehan suaranya berkisar 3,7 persen atau 3,9 persen dengan parpol yang nyaris tidak ada harapan masuk ke parlemen.
"Ada permakluman antar parpol, ini membuat demokrasi tidak sehat dan suara rakyat dikhianati," tegasnya.
Feri membandingkan perolehan suara antara PSI dengan Partai Perindo. Menurutnya, Perindo memiliki dana signifikan dan jaringan media massa lebih luas serta lebih awal berdiri dibanding PSI, namun perolehan suaranya jauh dari ambang batas parlemen.
"Kemudian ada perubahan suara malah tidak menyampaikan lebih berani dan lebih terbuka. Bagi saya penting Perindo untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi, angka cenderung turun sedangkan angka PSI cenderung naik," katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024. KPU pun, telah menghilangkan data grafik perhitungan di Sirekap dengan alasan agar masyarakat fokus melihat formulir c hasil plano. (Pon)
Baca juga:
