Fenomena La Nina, Puan Minta Pemerintah Minimalisir Dampak Bencana Alam

MerahPutih.com - Pekan pertama November 2021, beberapa wilayah Indonesia diterjang bencana hidrometeorologi basah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 32 kejadian banjir dengan total jumlah korban meninggal 9 jiwa dan hilang 2 jiwa, sedangkan rumah warga rusak dengan kategori sedang hingga berat mencapai 295 unit.

Ketua DPR Puan Maharani meminta, pemerintah melakukan upaya terbaik bagi masyarakat yang terkena dampak banjir di berbagai wilayah di Indonesia.

Baca Juga:

Dampak Bencana Alam Sampai Agustus 2021 Bikin 5,8 Juta Jiwa Menderita

"Saya turut prihatin dengan terjadinya musibah banjir, longsor, dan banjir bandang di sejumlah daerah di Tanah Air. Pemerintah harus sigap menyelamatkan warga yang tempat tinggalnya mengalami banjir," kata di Jakarta, Selasa (9/11).

Puan meminta pemerintah menyiapkan segala fasilitas dan kebutuhan untuk warga yang rumahnya terendam banjir, termasuk logistik serta ditempatkan di selter-selter yang aman dan nyaman.

"Pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok mereka, termasuk air bersih, keperluan anak-anak, balita, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui," ujarnya.

Selain itu, Puan menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya warga yang menjadi korban banjir bandang dan longsor di sejumlah daerah, seperti di Kota Batu yang menyebabkan tujuh orang meninggal.

Dia meminta pemerintah, khususnya pemda yang wilayahnya rawan bencana untuk melakukan langkah antisipasi terjadinya bencana karena peringatan BMKG terhadap fenomena La Nina yang memicu peningkatan potensi kejadian bencana hidrometeorologi.

"Kami harapkan pemerintah terus melakukan mitigasi bencana untuk meminimalisir dampak bencana alam. Selain itu harus ada solusi jangka panjang bagi daerah yang sudah menjadi langganan banjir agar rakyat tidak terus menerus mengalami kesulitan," katanya.

Di musim hujan ini, BNPB berharap BPBD lebih meningkatkan upaya-upaya kesiapsiagaan. Hal tersebut tidak terlepas dari hasil analisis dari kementerian dan lembaga terkait, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Informasi Geospasial dan Badan Geologi.

BNPB meminta BPBD provinsi untuk meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten dan kota setempat. Upaya ini tentu dibarengi dengan monitoring secara berkala untuk mendapatkan informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana melalui beberapa laman yang dikelola oleh BMKG, Lapan, BNPB atau pun Badan Geologi. (Knu)

Baca Juga:

Musim Hujan, Pengelola Lokasi Wisata Harus Bikin Mitigasi Bencana