FAKTA Kritik Aturan Anies Naikkan Batas Gaji Program DP 0 Rupiah

MerahPutih.com - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan mengkritik keputusan Gubernur Anies Baswedan yang menaikkan batas penghasilan untuk pembelian Rumah DP 0 Rupiah.

Sebab, kata dia, regulasi itu kontradiktif dengan janji kampanye Anies di mana program Rumah tanpa DP itu diperuntukan bagi kalangan warga kelas menengah ke bawah.

"Warga miskin mana yang penghasilan minimalnya Rp14 juta? Aneh kan penetapan dan cara berpikir Anies Baswedan," ujar Tigor di Jakarta, Rabu (17/3).

Baca Juga:

PSI DKI Kritik Batas Gaji Pemilik Rumah DP 0 Jadi Rp14 Juta

Yang jadi pertanyaan Tigor, aturan itu dikeluarkan Anies setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus korupsi pengadaan lahan program Rumah DP Nol Persen yang menyeret mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) Yoory C Pinontoan sebagai tersangka.

"Sebelum dinaikan, pendapatan maksimal untuk bisa memiliki hunian murah ini adalah Rp7 juta," terang dia.

Lanjut Tigor, janji kampanye Gubernur Anies memberikan rumah layak di Jakarta bagi warga kurang mampu omong kosong. Kini program yang diagung-agungkan Anies menurutnya, tidak masuk untuk kalangan miskin.

"Sekarang syaratnya gaji minimalnya Rp14 juta alias pasti bukan warga miskin," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan aturan baru soal batasan tertinggi penghasilan warga untuk bisa memiliki program Rumah DP 0 Rupiah. Nilai batasan itu cukup mencengangkan sebesar belasan juta rupiah.

Baca Juga:

Wagub Sebut Perkara Korupsi Rumah DP 0 Rupiah Juga Tanggung Jawab DPRD

Regulasi tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 588 Tahun 2020 tentang Batasan Penghasilan Tertinggi Penerima Manfaat Fasilitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp14.800.000,00 per bulan," demikian tertulis di kepgub itu yang ditandatangani Gubernur Anies.

Dengan berlakunya aturan baru ini, Kepgub Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (Asp)

Baca Juga:

Wagub DKI Sebut KPK Salah Alamat Periksa Anies dalam Korupsi Rumah DP 0 Rupiah