Faisal Basri: Pembangunan Berkeadilan Tanggung Jawab Negara

MerahPutih Bisnis - Pemerintah berambisi mewujudkan perekonomian nasional dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 4. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menilai hal itu tidak tepat.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ini mengkritisi kata 'efisiensi berkeadilan' di dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 4. Menurut Faisal, perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional merupakan urusan ekonomi, sedangkan keadilan itu adalah urusan politik. Menurut Faisal kedua hal tersebut tidak dapat disatukan.

"Sampai kiamat pun tidak ada namanya efisiensi berkeadilan, itu cuma ada di Indonesia. Efesiensi urusan ekonomi, keadilannya urusan politik. Jangan dimasukkan ke ekonomi, enggak bisa. Keadilan itu komitmen politik, pakai instrumen politik. Dunia usaha diminta efesiensi tapi mikir "gimana ya ini untuk berkeadilan?". Enggak akan berbuat-buat nanti karena memang tidak akan pernah 'efisiensi' dan 'keadilan' bersatu," terang Faisal dalam diskusi publik yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11).

Faisal menambahkan, dunia usaha lebih baik kerja sebaik-baiknya, dan sebenar-benarnya dengan membayar pajak, dan menjalan prosesur bisnis lainnya tanpa melanggar hukum.

"Nah, negaralah yang mewujudkan keadilan lewat pajak. Tugas keadilan jangan diserahkan ke pengusaha, kacau itu," katanya.

"Jadi jangan mencoba adil, kalau perlu UUD 45 diubah. Jangan seolah-olah UUD 45 itu seperti kitab suci. Udah jelas sesat kan UUD 45 tetapi kalau dibilang gini (disangka) inkonstitusional lagi," tandasnya. (rfd)

BACA JUGA:

1. Faisal Basri Kecewa dengan Pemberitaan Media Mengenai Petral
2. Jika Gabung TPP, Faisal Basri Usul Dibentuk Kementerian Baru
3. Faisal Basri Kritik Pembelian Pesawat A350
4. Freeport dan Newmont Bikin Faisal Basri Kesal
5. Faisal Basri: Oknum Pertamina Berbagi Rente Bisnis Elpiji 3 Kg