Faisal Basri Nilai Pemerintah Lebih Pentingkan Ekonomi Dibandingkan Penanganan COVID-19

MerahPutih.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai saat ini kebijakan lockdown menjadi langkah yang telat menanggulangi wabah COVID-19. Hal ini karena 'musuh' yang dihadapi berupa virus yang tak terlihat.

Menurut Faisal, kalau tak tahu situasi medan tempur, satu-satunya cara adalah pembatasan atau lockdown dan memeriksa rumah ke rumah.

Baca Juga

Ketidaktegasan Pemerintah Soal Kebijakan Lockdown Dikhawatirkan Picu Konflik Horizontal

"Jadi pendekatan fisik itu berbeda dengan menghadapi hantu," ujar Faisal dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/3)

Ia berpendapat dalam kondisi seperti ini pemerintah harus mengambil kebijakan dengan melibatkan ahlinya, misalnya ahli virus, penyakit menular hingga keseharan masyarakat. Dengan begitu, keputusan diambil berdasarkan data ilmiah.

Faisal merasa pemerintah dianggap lebih mempertimbangkan perkara ekonomi dibandingkan penanganan virus corona. Padahal, menurut Faisal, sebenarnya ekonomi Indonesia akan ditentukan dari bagaimana cara pemerintah melawan virus corona.

“Ekonomi nasibnya sangat ditentukan penanganan virus. Jadi lupakan dulu ekonomi, fokus penanganan virus,” kata Faisal.

Ia meminta agar masyarakat tidak terserang virus corona diutamakan. Sehingga mereka percaya dengan pemerintah. Fasial juga mengharapkan data yang dimiliki pemerintah terkait virus corona akurat.

“Dan tolong dalam pengambilan keputusan disertakan orang-orang yang ahli, yang bukan rapat sidang kabinet isinya para menteri. Jadi pemerintah undang ahli-ahli, saatnya ahlinya sertakan dalam setiap pengambilan keputusan,” ujar Faisal.

Baca Juga

DPR Nilai Pulau Jawa Perlu Dikunci untuk Cegah COVID-19

Pemerintah pusat juga diminta agar berkoordinasi maksimal dengan pemerintah daerah. Sehingga penanganannya bisa lebih cepat. Apalagi, kata Faisal, virus corona sudah menyebar ke berbagai daerah.

“Pusat tugasnya memberikan logistik kepada daerah-daerah yang kurang kemudian memonitor dengan satu metode yang sama jangan setiap daerah sendiri-sendiri,” ungkap Faisal.

Menurut Faisal, jika penyebaran virus semakin luas maka pemerintah akan keteteran. Sebab tenaga medis di Indonesia jumlahnya masih kurang.

“Dokter kita terbatas hanya 0,4 per seribu penduduk. Kalau wabahnya semakin tak terkendali, dokter kita akan keteteran dan jadi rentan menjadi korban juga dari virus,” tutur Faisal.

Mantan Cagub DKI ini juga optimistis, kemampuan fiskal pemerintah masih cukup untuk melakukan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Kini, tantangan terbesar adalah proses identifikasi penerima bantuan dan distribusi agar tepat sasaran.

Faisal menjelaskan, refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap belanja kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah sekiranya bisa menutupi kebutuhan untuk BLT.

"Masih cukup oke kalau dari segi ketersediaan dana," tuturnya

Faisal memberikan contoh, anggaran yang sebelumnya untuk perjalanan dinas dan pertemuan di hotel sudah dapat menutupi untuk BLT. Selain itu, proyek-proyek pembangunan yang masih dapat ditunda pun bisa direalokasikan guna menjamin jaring pengaman sosial tersebut.

Ia melihat, masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk membuat kebijakan guna mendukung daya beli masyarakat. Bahkan, kalau perlu, pemerintah dapat memotong gaji atau tunjangan para pejabat seperti yang sudah dilakukan di Malaysia.

Baca Juga

Kapolda Metro Pastikan Antisipasi Kerusuhan dan Penjarahan akibat COVID-19

Secara jumlah, Faisal mengatakan, pemotongan gaji pejabat mungkin tidak akan membantu banyak untuk menekan dampak wabah virus corona (COVID-19). Tapi, langkah ini dapat menjadi bentuk solidaritas sosial dan sinyal positif kepada masyarakat.

"Sinyal bahwa seluruh bangsa melakukan upaya serius (untuk menangani COVID-19)," ujarnya. (Knu)