Fahri Hamzah Ungkap Presiden Tolak Freeport Saat di Amerika

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 17 November 2015
Fahri Hamzah Ungkap Presiden Tolak Freeport Saat di Amerika

Fahri Hamzah mengungkapkan jika Presiden Jokowi sudah menolak PT Freeport saat berkunjung ke Amerika (Foto/Fahrihamzah.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di hadapan pihak Freeport kini telah terang benderang, setelah surat yang dilayangkan Menteri ESDM Sudirman Said beredar di publik. Namun tidak serta-merta Sudirman Said dalam posisi aman, sebagai kolega Ketua DPR Setya Novanto, Fahri Hamzah kini menyerang balik Sudirman sebagai antek-antek dan perpanjangan tangan PT Freeport.

"Kenapa kapasitas perusahaan nasional tidak dihargai, kita punya perusahaan tambang banyak betul, kok buru-buru menterinya mau memperpanjang-memperpanjang, debat kita selama itu di sini seperti itu. Kok tiba-tiba seolah-olah begitulah (DPR jadi yang disalahkan -red). Saya gak ngerti siapa yang menyadap dan maksudnya apa. Cuma terus terang kita keluar dari apa yang kita diskusikan, sebetulnya tdk ada cerita Freeport diperpanjangan," ujarnya di gedung DPR RI Senaya Jakarta, Selasa, (17/11).

Menurutnya mufakat yang telah diambil oleh dua lembaga eksekutf dan legislatif di Indonesia, seyogyanya dihormati oleh berbagai pihak. Secara terus terang, Fahri juga membuka jika Sudirman pernah meminta dan berusaha mengajukan perpanjangan kontrak PT Freeport dengan Indonesia.

"Kapasitas perusahaan kita cukup, tambang emas itu kan teknologi kampungan, ini kan ngeruk tanah campur dengan merkuri keluar emas gitu aja kok susah-susah amat. Tapi pikirannya perpanjang-perpanjang, termasuk Sudirman, gak bener dong. Tetapi, toh kita di DPR tidak mungkin perpanjang ini. Padahal ada menteri yang sudah buat rekomendasi perpanjangan, tapi kita gak setuju, komisi VII juga gak setuju," jelasnya.

Secara terus terang Fahri menuding jika Dirut Freeport, mengkondisikan kisruh ini terjadi. Karenanya, Fahri meminta persoalan ini agar segera ditangani oleh Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) agar persoalannya bisa menjadi jelas. "Kita liat nanti aja bagaimana prosesnya, saya setuju MKD akan membuat clear masalah ini supaya betul kita bisa mendapatkan fakta apa yang sebenernya terjadi. Tapi terus terang dalam keadaan kita secara umum ingin menolak Freeport, bahkan kalo tidak salah Presiden juga tidak ingin ketemu, waktu di Amerika dia cepet pulang, dan menghindari pertemuan dengan PT Freeport," pungkas Fahri Hamzah. (aka)

Baca Juga:

  1. Fahri Hamzah Serang Balik Sudirman Said karena Lecehkan Kehormatan DPR
  2. Fahri Hamzah Tuding Freeport Mengail di Air Keruh dalam Kasus Setya Novanto
  3. Wakil Ketua DPR RI Soal Setya Novanto 'Sakitnya Tuh Disini'
  4. Masinton Pasaribu Sebut Setya Novanto sebagai Koreng di DPR
  5. Setya Novanto Bantah Catut Nama Jokowi dalam Kontrak PT Freeport
#Presiden Jokowi #Ketua DPR RI #Setya Novanto #Setya Novanto Catut Nama Presiden #PT. Freeport #Sudirman Said #Fahri Hamzah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Indonesia
Hari Anak Nasional 2026, Ketua DPR Tegaskan Anak Harus Terbebas dari Bullying
Berbagai tantangan masih dihadapi anak-anak Indonesia, mulai dari stunting, putus sekolah, kekerasan, perkawinan usia dini, eksploitasi, perundungan, hingga ancaman di ruang digital.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Hari Anak Nasional 2026, Ketua DPR Tegaskan Anak Harus Terbebas dari Bullying
Berita Foto
Sudirman Said Kembali Diperiksa Jampidsus sebagai Saksi Kasus Petral
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 17 Juli 2026
Sudirman Said Kembali Diperiksa Jampidsus sebagai Saksi Kasus Petral
Indonesia
Kasus Petral Kembali Mencuat, Sudirman Said Diperiksa Kejagung
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan tujuh tersangka, yakni Mohammad Riza Chalid (MRC), IRW, BBG, AGS, MLY, NRD, dan TFK.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
Kasus Petral Kembali Mencuat, Sudirman Said Diperiksa Kejagung
Indonesia
Freeport Targetkan Berikan Kontribusi ke Negara Rp 120 Triliun Per Tahun Setelah Produksi Tambang Normal
Dengan beroperasinya smelter dan precious metal refinery di Gresik, seluruh rantai nilai tembaga dari konsentrat, katoda tembaga, hingga logam mulia seperti emas dan perak kini dapat diproses di dalam negeri
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Freeport Targetkan Berikan Kontribusi ke Negara Rp 120 Triliun Per Tahun Setelah Produksi Tambang Normal
Indonesia
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Puan Maharani menegaskan Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi momentum memperkuat legitimasi Polri melalui pelayanan profesional, transparan, dan akuntabel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
Kasus FH UI Jadi Sorotan Publik, Puan: Kekerasan Seksual Harus Ditindak Tegas
Puan Maharani menegaskan tak boleh ada kekerasan seksual di kampus. Ia soroti kasus dugaan pelecehan di FH UI dan minta penanganan adil serta transparan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 April 2026
Kasus FH UI Jadi Sorotan Publik, Puan: Kekerasan Seksual Harus Ditindak Tegas
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Bagikan