Fadli Zon Bantah Pertemuan dengan Donald Trump Langgar Konstitusi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 14 September 2015
Fadli Zon Bantah Pertemuan dengan Donald Trump Langgar Konstitusi

Foto selfie Fadli Zon bersama kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Twitter @fadlizon)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Kunjungan pimpinan DPR, Setya Novanto dan Fadli Zon, ke kampanye kandidat calon presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuai banyak kecaman. Pimpnan DPR yang beragendakan konferensi parlemen sedunia tidak untuk bertemu dengan Donald Trump.

Ketika ditanyakan apakah pertemuan dengan Donald Trump melanggar konstitusi, Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantahnya. Ia menyatakan, pertemuannya dengan capres Amerika Serikat Donald Trump tidak melanggar konstitusi.

"Kalau ada yang bilang langgar konstitusi perlu belajar lagi Undang-Undang MD3," kata Fadli Zon.

Fadli mengatakan, dalam UU MD3 terdapat salah satu fungsi anggota DPR, yaitu menjalankan perannya untuk berdiplomasi. Apalagi, diplomasi tersebut semata-mata untuk kepentingan nasional.

"Hakikatnya untuk kepentingan nasional," kata politisi Gerindra ini.

Ditambahkan Fadli Zon, ia berharap setelah penjelasannya hari ini (14/9), sudah tidak ada lagi manuver-manuver politik.

"Saya kira habis ini kita move on lah. Karena banyak masalah yang jauh lebih penting," tandasnya. (mad)

 

Baca Juga:

Fadli Zon Belum Terima Surat Panggilan dari MKD

Setya Novanto dan Fadli Zon Diminta Non Aktif Pimpin DPR

MKD Siap Jatuhkan Sanksi Kepada Setya Novanto-Fadli Zon

 

 

#Setya Novanto #Donald Trump #DPR RI #Fadli Zon
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Tekno
Bantah Donald Trump, Paus Leo Tegaskan Kekhawatiran AI bukan 'Berita Bohong'
Sejumlah raksasa AI, termasuk Anthropic, telah menyerukan perlambatan dalam pengembangan guna memberikan waktu bagi langkah-langkah keselamatan.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
 Bantah Donald Trump, Paus Leo Tegaskan Kekhawatiran AI bukan 'Berita Bohong'
Indonesia
3 Negara Barengan Ajukan Tari Zapin Sebagai Warisan Budaya Takbenda ke UNESCO
Fadli berharap pengajuan seni tradisional Melayu ini bisa memperkuat visibilitas Zapin di tingkat global serta menunjukkan keragaman ekspresi budaya di kawasan Asia Tenggara
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
3 Negara Barengan Ajukan Tari Zapin Sebagai Warisan Budaya Takbenda ke UNESCO
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
Revitalisasi Keraton Solo Senilai Rp 150 Miliar Dimulai dengan Peletakan Batu Pertama, Menbud Fadli Zon Sebut sebagai Perintah Presiden Prabowo
Revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memang sudah direncanakan sebagai bagian dari upaya untuk merevitalisasi aset-aset budaya.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Revitalisasi Keraton Solo Senilai Rp 150 Miliar Dimulai dengan Peletakan Batu Pertama, Menbud Fadli Zon Sebut sebagai Perintah Presiden Prabowo
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Bagikan