Endorsement Jokowi Jadi Rebutan, Pengamat: Belum Tentu Dongkrak Elektoral Capres

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 20 Juni 2023
Endorsement Jokowi Jadi Rebutan, Pengamat: Belum Tentu Dongkrak Elektoral Capres

Ilustrasi - Presiden Jokowi berbicara kepada wartwan pada H-1 penikahan putrinya Kahiyang Ayu. (MP/Win)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Poros PDI Perjuangan (PDIP) bersama calon presidennya Ganjar Pranowo dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang akan mengusung Prabowo Subianto terkesan berebut endorsement Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga mengatakan, dua poros itu terkesan yakin, endorsement dari Jokowi akan meningkatkan elektabilitas capres yang diusung secara signifikan.

"Dengan begitu, masing-masing poros yakin akan dapat memenangkan Pilpres 2024," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Selasa (20/6).

Baca Juga:

Demokrat Konsisten Usung Anies Capres 2024

Menurut dia, keyakinan itu wajar karena kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih tinggi. Hal itu membawa implikasi kesenangan masyarakat terhadap Jokowi masih tinggi.

"Ketika masyarakat masih menyenangi Jokowi, tentunya ia layak endorse. Sebagian masyarakat akan mengikuti arahan Jokowi, termasuk dalam memilih capres," ujarnya.

Hal itu, kata Jamiluddin, didukung pula oleh masih banyaknya relawan yang masih setia kepada Jokowi. Para relawan ini diharapkan akan mengarahkan suaranya sesuai sosok capres yang di-endorse Jokowi.

Namun menurutnya, anggapan itu kurang beralasan bila dikaitkan dengan hasil survei Litbang Kompas. Lembaga survei ini pernah merilis hasil surveinya yang menyatakan endorsement Jokowi tidak berpengaruh signifikan.

"Hanya sekitar 18 persen masyarakat yang mengikuti endorsement Jokowi," ujarnya.

Baca Juga:

Cak Imin Akui Senang Banyak Paslon Capres-Cawapres di Pemilu 2024

Jamiluddin menerangkan, temuan Litbang Kompas itu setidaknya mengindikasikan, endorsement Jokowi kepada capres tertentu tidak akan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan elektabilitasnya.

Kalau pun terjadi kenaikan, menurut Jamiluddin, hal itu tidak akan menjadi penentu kemenangan capres tersebut.

"Jadi, poros PDIP dan KKIR seyogyanya tak perlu terlalu yakin endorsement Jokowi akan membawa kemenangan. Karena itu, dua poros itu tak perlu berebut di-endorse Jokowi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Sebut Visi-Misi Capres 2024 Telah Dibahas Sebelum Pengumuman Ganjar

#Presiden Jokowi #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan