Endorsement Jokowi Jadi Rebutan, Pengamat: Belum Tentu Dongkrak Elektoral Capres

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 20 Juni 2023
Endorsement Jokowi Jadi Rebutan, Pengamat: Belum Tentu Dongkrak Elektoral Capres

Ilustrasi - Presiden Jokowi berbicara kepada wartwan pada H-1 penikahan putrinya Kahiyang Ayu. (MP/Win)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Poros PDI Perjuangan (PDIP) bersama calon presidennya Ganjar Pranowo dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang akan mengusung Prabowo Subianto terkesan berebut endorsement Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga mengatakan, dua poros itu terkesan yakin, endorsement dari Jokowi akan meningkatkan elektabilitas capres yang diusung secara signifikan.

"Dengan begitu, masing-masing poros yakin akan dapat memenangkan Pilpres 2024," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Selasa (20/6).

Baca Juga:

Demokrat Konsisten Usung Anies Capres 2024

Menurut dia, keyakinan itu wajar karena kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih tinggi. Hal itu membawa implikasi kesenangan masyarakat terhadap Jokowi masih tinggi.

"Ketika masyarakat masih menyenangi Jokowi, tentunya ia layak endorse. Sebagian masyarakat akan mengikuti arahan Jokowi, termasuk dalam memilih capres," ujarnya.

Hal itu, kata Jamiluddin, didukung pula oleh masih banyaknya relawan yang masih setia kepada Jokowi. Para relawan ini diharapkan akan mengarahkan suaranya sesuai sosok capres yang di-endorse Jokowi.

Namun menurutnya, anggapan itu kurang beralasan bila dikaitkan dengan hasil survei Litbang Kompas. Lembaga survei ini pernah merilis hasil surveinya yang menyatakan endorsement Jokowi tidak berpengaruh signifikan.

"Hanya sekitar 18 persen masyarakat yang mengikuti endorsement Jokowi," ujarnya.

Baca Juga:

Cak Imin Akui Senang Banyak Paslon Capres-Cawapres di Pemilu 2024

Jamiluddin menerangkan, temuan Litbang Kompas itu setidaknya mengindikasikan, endorsement Jokowi kepada capres tertentu tidak akan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan elektabilitasnya.

Kalau pun terjadi kenaikan, menurut Jamiluddin, hal itu tidak akan menjadi penentu kemenangan capres tersebut.

"Jadi, poros PDIP dan KKIR seyogyanya tak perlu terlalu yakin endorsement Jokowi akan membawa kemenangan. Karena itu, dua poros itu tak perlu berebut di-endorse Jokowi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Sebut Visi-Misi Capres 2024 Telah Dibahas Sebelum Pengumuman Ganjar

#Presiden Jokowi #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan