Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menempati urutan pertama sebagai Kementerian/Lembaga (K/L) penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar dibandingkan dengan K/L lainnya sejak tahun 2014 hingga tahun 2019.
Di posisi berikutnya ditempati Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN).
Baca Juga: Bappenas Pastikan Anggaran Pemindahan Ibu Kota Tak Ganggu Biaya Sektor Lain
Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2015-2019, sumber BNPB Kemenhub dari pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, kenavigasian, dan sewa penggunaan prasarana perkeretaapian.
Sementara itu, PNBP lainnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam periode 2015-2019 terus mengalami peningkatan, yaitu rata-rata sebesar 27,5 persen per tahun. Dalam APBN tahun 2019, PNBP lainnya Polri diperkirakan mencapai Rp9.979,7 miliar.
“Sumber PNBP lainnya Polri terutama berasal dari pendapatan jasa kepolisian, yang meliputi antara lain pendapatan surat izin mengemudi (SIM), pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK), pendapatan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB),” tudikutip dari laman resmi Sekretariat Negara, Senin (19/8).
Untuk PNBP lainnya Kemenristekdikti pada periopde 2015-2019 mengalami peningkatan rata-rata 11,7 persen per tahun. Dalam outlook APBN tahun 2019, PNBP lainnya Kemenristekdikti diperkirakan mencapai Rp2.740,0 miliar atau lebih tinggi dari target APBN sebesar Rp2.508,1 miliar.
“Capaian PNBP lainnya Kemenristekdikti ini antara lain berasal dari perizinan penelitian dan pengembangan asing, jasa penggunaan sarana dan prasarana kawasan pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi (Puspiptek), penerimaan pendidikan tinggi, serta penerimaan dari kerjasama bidang pendidikan tinggi dan penelitian dengan pihak-pihak lain (industri, pemda, lembaga lain),” sambung laporan tersebut.
PNBP lainnya Kemenkumham dalam periode 2015-2019 terus cenderung mengalami penurunan, yaitu rata-rata sebesar 3,9 persen. Penurunan tersebut disebabkan kebijakan bebas visa kunjungan yang mulai berlaku sejak 2015 bagi 169 negara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.
Dalam outlook APBN tahun 2019, PNBP lainnya Kemenkumham diperkirakan mencapai Rp3.599,3 miliar, naik dibandingkan target APBN 2019 sebesar Rp3.398,7 miliar. Penerimaan PNBP lainnya Kemenkumham terutama berasal dari pendapatan keimigrasian dan pelayanan jasa hukum.
Baca Juga: Naikan Anggaran Pendidikan, Jokowi: Semoga Tak Ada Anak yang Tertinggal
Selanjutnya, PNBP lainnya KemenATR/BPN yang dalam periode 2015-2019 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,2 persen. Peningkatan tersebut utamanya bersumber dari pendapatan pelayanan pertanahan. Dalam outlook APBN tahun 2019, PNBP KemenATR/BPN diperkirakan mencapai Rp2.375,0 miliar, naik dibandingkan target APBN 2019 sebesar Rp2.364,5 miliar.
"Pemerintah memandang PNBP lainnya khususnya yang dikelola K/L dan umumnya bersifat pelayanan kepada masyarakat masih sangat terbuka untuk terus dioptimalkan," tutupnya. (*)
