Empat Kepala Daerah Ini Diminta Realisasikan Wilayah untuk Isolasi Mandiri Terpadu

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 21 Juni 2021
Empat Kepala Daerah Ini Diminta Realisasikan Wilayah untuk Isolasi Mandiri Terpadu

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi di Kabupaten Bangkalan. (Foto: MP/Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa terjadi lonjakan signifikan kasus COVID-19 di empat wilayah yakni Provinsi Riau dan DKI Jakarta serta Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Jawa Timur.

Kepada para kepala daerah tersebut, Kapolri mengimbau agar segera merealisasikan tempat isolasi yang sudah dirancang.

"Kami menghimbau kepada pemerintah daerah untuk bisa ikut segera merealisasikan 31 wilayah yang akan digunakan untuk isolasi mandiri terpadu, temasuk di Nagrak dan Pasar Rumput dan tempat-tempat lain,” ujar Listyo dalam jumpa pers daring, Senin (21/6).

Baca Juga:

Alasan Kantor Pemerintah Tak Di-lockdown meski Lonjakan COVID-19 Terjadi

Nagrak dan Pasar Rumput yaang dimaksud Listyo Sigit adalah rusunawa di Cilincing Jakarta Utara dan Rusunawa Pasar Rumput Jakarta Selatan. Kapolri juga menambahkan, tempat isolasi yang harus dipersiapkan termasuk hotel, bila diperlukan.

Selain DKI Jakarta, wilayah lainnya adalah Riau dengan 813 kasus harian. Disebutkan Kapolri, telah dilakukan penguatan testing dan tracing serta memisahkan masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan isolasi terpusat.

“Yang di rumah kita bantu distribusi obat dan bansos. Kini angka di Riau sudah menjadi 313 (kasus harian),” katanya.

Sedangkan di Kabupaten Kudus, Jateng, terjadi peningkatan klaster desa, yakni dari enam desa menjadi 45 desa kemudian menjadi 60 desa. Langkah yang dilakukan untuk menahan laju penyebaran COVID-19 adalah dengan penguatan dan penebalan PPKM Mikro serta menambah personel TNI Polri.

Panglima Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi di Kabupaten Bangkalan. (Foto: MP/Istimewa)
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi di Kabupaten Bangkalan. (Foto: MP/Istimewa)

“Ada 600 personel untuk penguatan dan penjagaan di wilayah desa dan memperkuat tracing dan testing serta memisahkan isolasi mandiri dan isolasi terpusat,” kata Kapolri tanpa menyebut jumlah lokasi isolasi mandiri terpusat.

Meski tidak menyebut jumlah, Kapolri menyatakan bahwa tempat isolasi mandiri terpusat di Kudus, cukup. “Pembatasan kegiatan selama tujuh hari ke depan alhamdullilah kasus hariannya dari angka 400 sehari maka hari ini bisa ditekan menjadi 183. Kegiatan ini akan kita pertahankan,” katanya.

Sementara di Kabupaten Bangkalan juga dilakuan kegiatan penguatan testng dan tracing. Selain itu dilakukan penyekatan dan penguatan personel di empat kecamatan dan perbatasan. "Harapan kita setelah didapatkan tracing dan testing sehingga treatment bisa dilakukan maksimal. Untuk itu dibutuhkan partisipasi tokoh masyarakat," kata Kapolri.

Baca Juga:

Daftar Jalan Disekat Selama Bandung Raya Siaga 1 COVID-19

Listiyo juga memastikan adanya penegakan hukum untuk pihak yang melanggar ketentuan seperti melebihi jam operasional hingga kapasitas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Kepolisian juga akan turut mensosialisasikan wilayah zona merah ke masyarakat.

"Wilayah zona merah perlu disosialisasikan agar masyarakat tahu zona merah yang mana saja. Sehingga kita bisa jaga daerah zona merah yang bisa batasi kegiatan-kegiatan," tegasnya. (Knu)

#Kapolri #COVID-19 #Obat Covid #Kasus Covid #Satgas COVID-19
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Bagikan