Pilpres 2019

Elektabilitas Prabowo Naik, Pengamat: Jokowi Harus Benahi Ekonomi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 22 Mei 2018
Elektabilitas Prabowo Naik, Pengamat: Jokowi Harus Benahi Ekonomi

Jokowi dan Prabowo saat di Istana Negara (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Hasil survei Charta Politica menunjukan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengalami peningkatan elektabilitas dibanding sebelum ia menyatakan siap maju sebagai capres di Pilpres 2019.

"Ada tendensi kenaikan dari Prabowo Subianto dari 14 persen ke 23 persen, dan ada penurunan sedikit elektabilitas Jokowi. Ada pengaruh dari deklarasi Prabowo di internal yang membuat elektabilitasnya naik," kata Yunarto saat memaparkan hasil survei lembaganya, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/5).

Yunarto membandingkan hasil surveinya dengan apa yang dilakukan Litbang Kompas pada 21 Maret-1 April 2018. Dari hasil perbandingan terlihat adanya penurunan sedikit elektabilitas Jokowi, dan kenaikan tingkat keterpilihan Prabowo Subianto.

Yunarto Wijaya Charta Politika
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya (MP/Ponco Sulaksono)

Survei Litbang Kompas kala itu menyebut Jokowi mendapat elektabilitas 55,9 persen, dan Prabowo mendapatkan angka 14,1 persen.

"Head to head, apakah cukup jauh? Jauh. Tapi petarung terkuat yang bisa menyaingi Pak Jokowi hanya Prabowo," jelas Yunarto.

Senada dengan hasil survei Charta Politika, survei Indo Baromoter yang dirilis hari ini, Selasa (22/5) juga menunjukan tren elektabilitas mantan Danjen Kopassus itu mengalami peningkatan.

Pada November 2017, Prabowo hanya meraih 20.8 persen. Sedangkan pada Januari 2018 elektabilitas putera dari begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo itu mengalami kenaikan menjadi 22.3 persen. Sementara pada April 2018 elektabilitas Prabowo melonjak menjadi 27.5 persen.

Jokowi dan Prabowo
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan). (Foto: Biro Pers Setpres)

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai faktor utama yang membuat elektabilitas Prabowo semakin mananjak adalah kehidupan ekonomi masyarakat yang semakin sulit.

"Kemarin saya cek di masyarakat kelas bawah memang hidupnya lagi sulit dan susah. Harapan masyarakat kepada Prabowo lah yang membuat elektabilitas dia naik," kata Ujang kepada merahputih.com, Selasa (22/5).

Masyarakat, kata Ujang, dalam empat tahun pemerintahan Joko Widodo menganggap kehidupannya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Karena itu, masyarakat kecewa terhadap pemerintah sehingga membutuhkan figur pemimpin baru.

"Kenapa naiknya tidak signifikan? Karena pemilunya masih lama, masih satu tahun lagi pendaftaran (capres) pun belum dibuka artinya kesempatan untuk naik lagi makin terbuka," jelas dia.

"Bahkan kalau ekonominya gonjang ganjing, dollar terus naik, kalau stabilitas politiknya tidak terjaga bisa jadi Prabowo jadi the next presiden," kata Ujang menambahkan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, menyebut kenaikan elektabilitas Prabowo seharusnya menjadi warning bagi pemerintah untuk memperbaiki persoalan ekonomi yang semakin membelit rakyat.

Ujang Komarudin
Pengamat Politik Ujang Komarudin (Foto: Screenshot youtube/soksitv)

"Modal pemerintah cuma satu bekerja keras dan berikan yang terbaik untuk rakyat. Jika dianggap sukses dan memenuhi janji janji kampanye yang lalu maka masyarakat akan mendukung incumbent. Kalau masyarakat hidupnya susah maka akan ke Prabowo," ujarnya.

Menurut Ujang, dalam kondisi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang semakin melemah serta harga kebutuhan pokok yang membumbung tinggi, elektabilitas Prabowo berpotensi menyalip bahkan mengalahkan Jokowi.

"Bukan hanya kesalip tapi bisa kalah. Gejolaknya sudah ada. Maka kalau stabilitas harga tidak terjaga, dollar AS makin lama makin naik, Jokowi bisa kalah," terangnya.

Jokowi, kata dia, masih dianggap kuat karena sebagai incumbent memilki sumber daya yang luar biasa. Sebab, seluruh infrastruktur kekuasaan masih dalam genggamamnya.

"Jokowi ini kan incumben. Ini sumber daya kekuatan, baik kekuatan finansial, APBN, Kejaksaan, Kepolisian dan lain-lain," ujarnya.

Meski begitu, kata Ujang, jika kondisi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS semakin melemah, utang luar negeri semakin tinggi serta harga kebutuhan pokok tak mampu dijangkau rakyat maka kemungkinan besar Prabowo akan berhasil mengalahkan Jokowi di Pilpres 2019.

"Dugaan saya kalau kondisinya seperti ini terus Jokowi bisa dikalahkan. Masyarakat melihat Jokowi ingkari janji. Kekecewaan masyarakat itu akan hilang ketika pemerintah bekerja dengan baik," pungkasnya.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pilpres 2019: Menanti Tarung Ulang Jokowi vs Prabowo atau Calon Baru?

#Pilpres 2019 #Elektabilitas Presiden Jokowi #Prabowo Subianto #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
ISDS Nilai Djamari Chaniago Ditunjuk Prabowo Bukan Didasari Dendam Masa Lalu
Keputusan ini dinilai bukan karena dendam masa lalu, melainkan berlandaskan kedekatan personal dan pengalaman militer yang mumpuni
Angga Yudha Pratama - 7 menit lalu
ISDS Nilai Djamari Chaniago Ditunjuk Prabowo Bukan Didasari Dendam Masa Lalu
Indonesia
Profil Muhammad Qodari, Peneliti yang Baru Dilantik Jadi Kepala Staf Kepresidenan RI
Muhammad Qodari baru saja dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan RI. Ia pernah bekerja sebagai peneliti di Centre for Strategic and International Studies.
Soffi Amira - Rabu, 17 September 2025
Profil Muhammad Qodari, Peneliti yang Baru Dilantik Jadi Kepala Staf Kepresidenan RI
Indonesia
Profil Djamari Chaniago, Menko Polkam Baru yang Gantikan Budi Gunawan di Kabinet Merah Putih
Djamari Chaniago baru saja dilantik sebagai Menko Polkam oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia menggantikan posisi Budi Gunawan. Berikut adalah profil lengkapnya.
Soffi Amira - Rabu, 17 September 2025
Profil Djamari Chaniago, Menko Polkam Baru yang Gantikan Budi Gunawan di Kabinet Merah Putih
Indonesia
Presiden Prabowo Lantik Menko Polkam Djamari Chaniago, Erick Thohir Jadi Menpora
Pelantikan menteri dan wamen baru itu ditetapkan Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Presiden Prabowo Lantik Menko Polkam Djamari Chaniago, Erick Thohir Jadi Menpora
Indonesia
Presiden Prabowo Dikabarkan Lantik Menteri Baru Hari Ini, Paling Cepat Pukul 14.00 WIB
Beredar kabar, pelantikan rencananya akan dilakukan paling cepat sekitar pukul 14.00 WIB.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Presiden Prabowo Dikabarkan Lantik Menteri Baru Hari Ini, Paling Cepat Pukul 14.00 WIB
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat: Djamari Chaniago Jadi Menkopolkam, Rosan Roeslani Jabat Menteri BUMN
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9) siang WIB.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Isu Reshuffle Kabinet Menguat: Djamari Chaniago Jadi Menkopolkam, Rosan Roeslani Jabat Menteri BUMN
Indonesia
Pemerintah Buka Program Magang untuk 20 Ribu Fresh Graduate, Digaji Sesuai UMP
Pemerintah segera membuka program magang untuk 20.000 fresh graduate. Nantinya, mereka akan memperoleh gaji sesuai UMP di daerah masing-masing.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Pemerintah Buka Program Magang untuk 20 Ribu Fresh Graduate, Digaji Sesuai UMP
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
Viral Video Prabowo Diputar di Bioskop, Kini Sudah Tidak Tayang di Solo
Video Presiden RI, Prabowo Subianto, viral di media sosial. Sebab, video tersebut diputar di bioskop Indonesia. Kini, video itu sudah ditarik dan tak tayang lagi di Solo.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
Viral Video Prabowo Diputar di Bioskop, Kini Sudah Tidak Tayang di Solo
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan