Eks Timses Prabowo Ditangkap Dalangi Isu Pencoblosan di Malaysia, Polri: Hoaks

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 15 April 2019
Eks Timses Prabowo Ditangkap Dalangi Isu Pencoblosan di Malaysia, Polri: Hoaks

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo (Mp/Gomez)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Polri menyatakan kabar penangkapan dua WNI yang merupakan pendukung Prabowo Subianto oleh Polisi Diraja Malaysia terkait kasus tercoblosnya surat suara di Mewah Resident 9, Nomor 7-9, Bukit Mewah, Selangor, Malaysia beberpa hari lalu tidak benar.

“Itu tidak ada sumber resminya. Kita pastikan itu hoaks,” kata Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo saat dikonfimasi, Senin (15/4).

Menurut Dedi, hingga saat ini belum ada info resmi dari polisi Diraja Malaysia terkait penangkapan tersangka kasus tercoblosnya surat suara.

“Belum ada info resmi. Karena masih menunggu rilis resmi dari PDRM,” kata Jenderal Bintang Satu tersebut.

Sebelumnya, beredar vidio di Selangor, Malaysia tercoblosnya surat suara. Dalam vidio tersebut, surat suara tercoblos adalah pasangan calon presiden 01, Jokowi- Ma’ruf.

Kabar penangkapan kedua tersangka diviralkan oleh salah satu portal. Dalam beritanya, redaksi tak menyebutkan sumber narsum.

Ilustrasi surat suara

Selain itu, redaksi juga menuding kedua tersangka merupakan pendukung fanatik Prabowo. Diketahui kedua tersangka adalah Wahyu Prabowo yang bekerja di Syarikat Paket Utama Nusantara Enterprise. Sedangkan tersangka lainnya adalah Ellyzar yang merupakan pekerja Bidan sambilan.

Tak hanya itu, redaksi juga menyebutkan polisi Diraja Malaysia sedang melakukan penyelidikan terhadap tersangka lainnya yakni Adon Ramdhan.

Diketahui, Adon Ramdhan ternyata pengelola proyek yang memposkan Surat Suara Pemilu 5 tahun yang lalu (tahun 2014) saat capres-cawapresnya Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Adon diduga kuat juga ikut memenangkan suara pada waktu itu yang mencapai perolehan 85 persen. Modus operandi dari Adon pada 5 tahun silam tersebut, digunakan untuk Pemilu 2019 ini. Namun selang beberapa jam link berita tersebut sudah tidak bisa lagi diakses. (Knu)

#Surat Suara #Polri #Penyebar Hoaks
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Indonesia
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Dankodiklat TNI membuka Tarkorna XV. Pada acara ini, GM FKPPI meluncurkan transformasi berbasis AI.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Indonesia
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Pihaknya tidak menarik biaya sepeser pun untuk proses tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Indonesia
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Enam saksi telah diperiksa, yaitu empat karyawan dan dua orang lainnya yang merupakan bagian sumber daya manusia (HRD) di tempat usaha tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang
Bareskrim Polri menyelidiki dugaan pembalakan liar dan pembukaan lahan di hulu Sungai Tamiang, Aceh, yang diduga terkait kerusakan lahan pemicu bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang
Bagikan