Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas penyidikan tiga tersangka suap "uang ketok palu" pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018 senilai Rp5 miliar. Tiga Tersangka itu yakni, Muhamadiyah, Efendi Hatta, dan Zainal Abidin.
Dengan demikian, tiga tersangka yang terdiri dari mantan pimpinan dan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 itu akan segera menjalani sidang perdana.
Baca Juga:
"Penyidikan terhadap 3 tersangka kasus TPK Suap terkait Pengesahan RAPBD Prov Jambi Tahun 2018 telah selesai, dan hari ini dilakukan pelimpahan berkas, batang bukti dan tersangka ke penuntutan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (30/10).
Tiga tersangka itu telah dibawa oleh jaksa KPK dari Jakarta ke Jambi untuk ditahan di Lapas Klas IIA. "Persidangan rencana akan dilakukan di Pengadilan Tipikor pada PN Jambi," ujar Febri
Ketiga tersangka tersebut dibawa dari Rutan KPK ke Lapas Klas IIA Jambi untuk dititipkan penahannya selama 20 hari ke depan guna mempersiapkan proses persidangan di Pengadilan Tipikor dan para tersangka didampingi jaksa KPK menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Jambi.
Febri menambahkan, pada kasus ini, KPK telah memeriksa ratusan saksi terdiri dari berbagai unsur dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jambi, anggota DPRD Provinsi Jambi, PLT Sekda Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Mantan Kadis PUPR, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Kepala Balai Peralatan dan Perbekalan Dinas PU Provinsi Jambi, PNS, swasta dan wiraswasta
"Sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 113 orang saksi," kata Febri
Kasus itu bermula saat pihak KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap beberapa orang pelaku suap pengesahan APBD Jambi di beberapa tempat di Jambi, yang akhirnya KPK menetapkan 13 orang tersangka, 12 orang anggota DPRD Provinsi Jambi dan seorang pengusaha terkemuka di Jambi.
Baca Juga:
Buntut Kasus Korupsi Zumi Zola, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jambi Ditahan KPK
Pengusaha bernama Joe Fandy Yoesman alias Asiang (63) kini kasusnya sedang disidangkan, didakwa menyiapkan dana sebesar Rp5 miliar untuk dibagikan kepada anggota DPRD Provinsi Jambi melalui fraksi yang ada di dewan dengan harapan kontraktor tersebut dapat pekerjaan proyek di Provinsi Jambi.
Pada September 2017, kemudian Zumi Zola saat itu menjabat Gubernur Jambi mengajukan anggaran APBD 2018 dan untuk pengesahannya maka terdakwa Asiang memberikan uang suap untuk anggota dewan yang dalam pembahasannya diminta oleh para pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang mereka sebut sebagai “uang ketok palu”.
Uang suap yang akan diberikan kepada dewan itu sebesar Rp200 juta per orang ditambah fee proyek multiyears, kemudian oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik juga tersangka, Zumi Zola kemudian memerintahkan Sekda untuk berkoordinasi dengan Asrul Pandapotan Sihotang untuk mendapatkan dana uang suap tersebut dan uang suap disediakan oleh terdakwa Asiang. (Pon)
Baca Juga:
