Ekonom Sarankan Jokowi Menggabungkan Kemendag dan Kemenperin

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 18 Juli 2019
Ekonom Sarankan Jokowi Menggabungkan Kemendag dan Kemenperin

Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri. (Antaranews)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menggabungkan Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian, agar tidak terjadi tumpang tindih perihal kebijakan.

"Sudah saatnya digabungkan kembali (Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian)," ujar Faisal dalam diskusi di Hotel Millenial, Jakarta, Rabu (17/7).

Baca Juga: Menakar Kabinet Kerja Jilid II ala Jokowi

Faisal mengatakan, penggabungan dua kementerian ini diperlukan agar tidak terjadi perbedaan kebijakan terutama perihal impor. Pasalnya, pengusaha acap kali dilema dengan kebijakan yang saling bertentangan.

Presiden Joko Widodo. (Antaranews)
Presiden Joko Widodo. (Antaranews)

Keluhan yang sering dialami pelaku usaha perihal pemenuhan kebutuhan barang dalam negeri. Selain itu, ia juga menyarankan agar posisi menteri tidak diisi oleh kalangan politik untuk menghindari adanya kepentingan golongan tertentu.

Menurut Faisal salah satu sebab yang membuat kinerja kedua kementerian itu tidak maksimal adalah posisi menteri yang diisi dari kalangan partai politik.

"Harapan saya yang memimpin jangan dari kalangan partai lagi," katanya seperti dilansir Antara.

Baca Juga: Yusril Siap Bantu Jokowi di Kabinet Kerja Jilid Dua

Saran dari Faisal ini mendapat dukungan dari kalangan pengusaha. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi Lukman mengatakan penggabungan dua kementerian ini dapat membuat sinkronisasi kebijakan.

"Saya setuju, karena kadang-kadang kebijakannya tidak bisa dipisahkan arahnya. Kalau pun masih dipisahkan harus tetap sinkron. Selama ini ada hal yang kadang satu kanan satu kiri," kata dia.

Terkait siapa yang pantas mengisi kursi menteri apabila digabungkan, ia menyerahkannya kepada Presiden Jokowi.

"Yang penting kebijakan presiden dilaksanakan, orang politik bagus ada, pengusaha jelek juga ada. Tidak harus politisi, pengusaha, atau akademisi. Kalau bagus silahkan," kata dia. (*)

Baca Juga: Pengamat Nilai Jokowi Akan Pertahankan Menteri Profesional di Kabinet Kerja

#Joko Widodo #Kabinet Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Bambang Tri, Terpidana Kasus Ijazah Palsu Jokowi Dibebaskan Bersyarat
Terpidana kasus ijazah palsu Jokowi, Bambang Tri, dibebaskan bersyarat pada Selasa (26/8). Sebelumnya, ia divonis enam tahun penjara.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
Bambang Tri, Terpidana Kasus Ijazah Palsu Jokowi Dibebaskan Bersyarat
Indonesia
KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Jokowi: Saya Dukung Kerja KPK
Immanuel Ebenezer atau Noel, merupakan Ketua Relawan Umum Jokowi Mania Nusantara atau Joman.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Agustus 2025
KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Jokowi: Saya Dukung Kerja KPK
Indonesia
Jokowi ‘Terpukau’, Langsung Kasih Dua Jempol untuk Prabowo Pasca Pidato Kenegaraan
Presiden Prabowo Subianto mendapat ‘dua jempol’ dari Presiden ke-7 Joko Widodo usai menyampaikan pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR/DPD, Jumat (15/8).
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Jokowi ‘Terpukau’, Langsung Kasih Dua Jempol untuk Prabowo Pasca Pidato Kenegaraan
Indonesia
Anggota DPR Harap 3 Presiden sebelum Prabowo Hadiri HUT ke-80 RI di Istana Negara
Kehadiran 3 akan memberikan pesan kuat tentang arti penting persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 14 Agustus 2025
Anggota DPR Harap 3 Presiden sebelum Prabowo Hadiri HUT ke-80 RI di Istana Negara
Berita
2 Wakil Ketua MPR Serahkan Undangan Sidang Tahunan ke Jokowi
Wakil ketua MPR lain juga mengantarkan surat pada mantan presiden.
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
2 Wakil Ketua MPR Serahkan Undangan Sidang Tahunan ke Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Sebuah unggahan informasi menyebut pemberian kebebasan untuk dua tokoh politik itu karena jasa Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Amnesti hingga Abolisi untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Ternyata Diberikan Atas Perintah Jokowi
Indonesia
Guru Besar UIN Mataram Ungkap Masalah Serius di Kabinet Merah Putih, Berawal dari Kontroversi Bendera One Piece
Fenomena bendera One Piece harus segera direspon dan dirapatkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
Guru Besar UIN Mataram Ungkap Masalah Serius di Kabinet Merah Putih, Berawal dari Kontroversi Bendera One Piece
Indonesia
Golkar Tak Masalah Jika PDIP Gabung atau Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo
Golkar tak masalah jika PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Namun, PDIP juga bisa saja tetap berada di luar pemerintahannya.
Soffi Amira - Kamis, 07 Agustus 2025
Golkar Tak Masalah Jika PDIP Gabung atau Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi dan Kejaksaan Periksa semua Orang yang Ikut Temu Alumni UGM bersama Jokowi
Reuni UGM yang dihadiri Jokowi ramai dibicarakan publik lantaran kegiatan itu disebut sebagai rekayasa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi dan Kejaksaan Periksa semua Orang yang Ikut Temu Alumni UGM bersama Jokowi
Indonesia
Dilaporkan ke Polda DIY atas Dugaan Skripsi Palsu, Jokowi Endus Orang Besar yang 'Backup'
Jokowi menyatakan, berdasarkan feeling, ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Frengky Aruan - Jumat, 25 Juli 2025
Dilaporkan ke Polda DIY atas Dugaan Skripsi Palsu, Jokowi Endus Orang Besar yang 'Backup'
Bagikan