Effendy Simbolon: Jokowi Presiden Prematur

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 26 Januari 2015
 Effendy Simbolon: Jokowi Presiden Prematur

Politikus PDIP Effendy Simbolon (tengah), politikus Golkar Nurul Arifin, dan mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto saat .diskusi 100 hari pemerintahan Jokowi-JK (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat cepat dalam mengambil tindakan. Sebab, awal karier Jokowi juga meroket dengan cepatnya.

Politikus PDI Perjuangan, Effendy Simbolon mengiyakan hal itu. Ia menganggap wajar bila Presiden Joko Widodo terlalu cepat dalam mengambil tindakan. Sebab, sejak awal karier Jokowi juga meroket dengan cepat. Mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden Republik Indonesia tanpa jeda waktu.

Bagi Politikus PDIP ini, Presiden tidak perlu turun tangan dalam menanggapi satu persoalan. "Terkadang Presiden ikut cawe-cawe terlalu cepat," katanya, di Energy Building, Kawasan SCBD, Jakarta, Senin (26/1).

Ia mencontohkan, dalam kasus 'Cicak vs Buaya'. Jokowi cukup mendelegasikan kepada para pembantunya, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy. Namun, Jokowi terlalu reaktif dengan mengundang pihak luar untuk membahas kasus Cicak vs Buaya.

"Beliau mendegradasi sendiri posisinya. Walaupun saya maklumi, pengalaman juga menentukan," lanjut Effendy.

Jokowi, menurut mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini, menyayangkan keterlibatan orang luar istana untuk menyelesaikan kasus KPK vs Polri. Padahal, ia bisa menggunakan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Ketika beliau selesaikan KPK dan Polri, yang dipanggil Wantimpres dong. Ring dalam yang dimanfaatin, kalau enggak dimanfaatin dipanggil yang di luar sistem, saya enggak ngerti. Biarlah yang di sistem yang diajak bicara," katanya. (MAD)

#Effendi Simbolon #Presiden RI #PDIP #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
Tiba di Sidang Tahunan, Presiden Disambut Ketua MPR dan DPD
Setelah turun dari mobil kepresidenan Maung Garuda, disambut oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Keduanya lalu mengantar Prabowo masuk ke dalam gedung.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 Agustus 2026
Tiba di Sidang Tahunan, Presiden Disambut Ketua MPR dan DPD
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Bagikan