Andika Pratama
MerahPutih.com - Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edhy Prabowo resmi menyandang status tersangka korupsi terkait izin ekspor benih lobster (benur) dari sejumlah perusahaan yang dikumpulkan dari satu rekening.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, korupsi yang diduga dilakukan Edhy tersebut menjadi gelombang tsunami yang menghantam Gerindra di tengah 'kemesraan' politik di lingkar pemerintahan Jokowi.
Baca Juga
ICW Pertanyakan Motif KPK Bocorkan Informasi Penggeledahan Kasus Edhy Prabowo
"Ini menjadi tsunami politik bagi partai Gerindra yang baru pertama kali masuk kabinet pemerintahan," kata Karyono kepada wartawan, Jumat (27/11).
Karyono mengatakan, kasus dugaan korupsi Edhy tersebut bisa menggerus kewibawaan Prabowo dan Gerindra. Terlebih, Prabowo selama ini selalu menarasikan diri sebagai sosok antikorupsi.
Kasus ini juga, menurut Karyono, bisa mempengaruhi citra partai dan personal kader di Gerindra.
Secara elektoral, yang paling terkena dampaknya adalah Prabowo yang digadang-gadang bakal maju menjadi calon presiden 2024 mendatang.
"Karena peristiwa ini terekam dalam memori kolektif publik," ujarnya.
Karyono berpendapat dugaan korupsi Edhy tersebut juga bisa mengganggu relasi politik Prabowo dan Jokowi yang baru terjalin manis usai bertarung dalam dua edisi pilpres, 2014 dan 2019.
Tak ayal, katanya, kasus ini juga membuat Jokowi dilema dalam mengambil langkah politik ke depan. Hal ini berkaitan dengan mencari sosok pengganti Edhy di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Jika pengganti Edhy Prabowo dari kader Gerindra, maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan Presiden Jokowi di mata publik.
"Ini akan merugikan citra Jokowi," kata Karyono.
Sebaliknya, jika Jokowi mengganti menteri KP dari luar kader Gerindra, tentu Gerindra akan membuat perhitungan.
"Bila hanya mendapat 1 kursi maka Gerindra bisa mengambil keputusan untuk keluar dari koalisi," lanjutnya. (Knu)
Baca Juga
