Edhy Prabowo Ciptakan Tsunami Politik di Tengah Kemesraan Prabowo dan Jokowi
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
MerahPutih.com - Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edhy Prabowo resmi menyandang status tersangka korupsi terkait izin ekspor benih lobster (benur) dari sejumlah perusahaan yang dikumpulkan dari satu rekening.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, korupsi yang diduga dilakukan Edhy tersebut menjadi gelombang tsunami yang menghantam Gerindra di tengah 'kemesraan' politik di lingkar pemerintahan Jokowi.
Baca Juga
ICW Pertanyakan Motif KPK Bocorkan Informasi Penggeledahan Kasus Edhy Prabowo
"Ini menjadi tsunami politik bagi partai Gerindra yang baru pertama kali masuk kabinet pemerintahan," kata Karyono kepada wartawan, Jumat (27/11).
Karyono mengatakan, kasus dugaan korupsi Edhy tersebut bisa menggerus kewibawaan Prabowo dan Gerindra. Terlebih, Prabowo selama ini selalu menarasikan diri sebagai sosok antikorupsi.
Kasus ini juga, menurut Karyono, bisa mempengaruhi citra partai dan personal kader di Gerindra.
Secara elektoral, yang paling terkena dampaknya adalah Prabowo yang digadang-gadang bakal maju menjadi calon presiden 2024 mendatang.
"Karena peristiwa ini terekam dalam memori kolektif publik," ujarnya.
Karyono berpendapat dugaan korupsi Edhy tersebut juga bisa mengganggu relasi politik Prabowo dan Jokowi yang baru terjalin manis usai bertarung dalam dua edisi pilpres, 2014 dan 2019.
Tak ayal, katanya, kasus ini juga membuat Jokowi dilema dalam mengambil langkah politik ke depan. Hal ini berkaitan dengan mencari sosok pengganti Edhy di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Jika pengganti Edhy Prabowo dari kader Gerindra, maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan Presiden Jokowi di mata publik.
"Ini akan merugikan citra Jokowi," kata Karyono.
Sebaliknya, jika Jokowi mengganti menteri KP dari luar kader Gerindra, tentu Gerindra akan membuat perhitungan.
"Bila hanya mendapat 1 kursi maka Gerindra bisa mengambil keputusan untuk keluar dari koalisi," lanjutnya. (Knu)
Baca Juga
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Bonus Atlet SEA Games 2025 Cair, NOC: Wujud Perhatian Prabowo untuk Olahraga Indonesia
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Prabowo Lontarkan Gurauan ke Kapten TNI Rizki Juniansyah Usai Dapat Bonus Rp 1 Miliar
Momen Presiden Prabowo Subianto Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali SEA Games Thailand 2025
Prabowo Tegaskan Tak Boleh Sepeser pun Uang Rakyat Dicuri, Perintahkan Kejagung 'Sikat' 5 Juta Hektare Sawit Ilegal di 2026
Prabowo Ingin Anak Petani Jadi Jenderal, Gak Cuma Jago Cangkul di Sawah
Prabowo Siap Sikat Habis Tambang Ilegal, Tegaskan Uang Rakyat Tak Boleh Hilang 1 Persen Pun
Momen Presiden Prabowo Subianto Hadiri Panen Raya dan Umumkan Swasembada Pangan 2025