Soffi Amira
MerahPutih.com - Kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, menyatakan keprihatinan mendalam atas proses hukum yang dijalani kliennya yang merupakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP).
Pernyataan ini disampaikan Todung usai Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Hasto.
Todung menegaskan kasus yang menjerat Hasto kental nuansa politis dan bisa menjadi catatan buruk bagi penegakan hukum di Indonesia di mata internasional.
"Ini jadi iklan buruk untuk Indonesia. Dunia melihat kita sebagai negara hukum, tapi tidak menegakkan due process of law. Investor asing akan galau, gamang, dan gundah berinvestasi di Indonesia, apalagi dalam kondisi ekonomi yang mencemaskan ini," kata Todung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (11/4).
Baca juga:
Ronny Talapessy: Hasto Ditarget Mantan Penguasa karena Posisinya sebagai Sekjen PDIP
Todung juga menekankan konsekuensi ekonomi dari ketiadaan kepastian hukum.
"Kasus seperti ini dicatat sebagai iklan buruk untuk Indonesia. Sangat disayangkan di saat kita butuh investor, justru penegakan hukum yang cacat menjadi tontonan dunia," ujarnya.
Todung menyampaikan kekecewaannya atas putusan sela yang menolak eksepsi Hasto.
"Kami mengharapkan eksepsi kami diterima karena kasus ini tidak ada dasarnya dan penuh nuansa politik. Politisasi kasus ini begitu luar biasa," tegasnya.
Baca juga:
Lewat Surat Dari Penjara, Hasto Singgung Upaya Ambil Alih PDIP
Ia menyoroti keanehan dalam proses hukum kasus Hasto. Proses penyidikan, penetapan tersangka sampai berlanjut ke pengadilan berjalan sangat cepat dengan banyak kejanggalan.
"Tidak sulit menyimpulkan ada politisasi besar-besaran di sini," imbuhnya.
Todung pun mempertanyakan motif KPK. "Pimpinan KPK saat itu baru diangkat. Apakah tidak ada kasus korupsi lain yang lebih penting? Kenapa harus Hasto Kristiyanto - Sekjen PDIP yang akan menghadapi Kongres PDIP?" ujarnya.
"Publik boleh berprasangka ini upaya membegal Hasto, mencegahnya tetap sebagai Sekjen PDIP. Proses hukum ini banyak kejanggalan akibat tekanan politik," tambah Todung. (Pon)
