Pilpres 2019

Dukungan Partai Besutan Yusril Patahkan Tudingan Jokowi Anti-Islam

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 29 Januari 2019
Dukungan Partai Besutan Yusril Patahkan Tudingan Jokowi Anti-Islam

Yusril Ihza Mahendra (MP/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Bulan Bintang (PBB) akhirnya resmi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) PBB yang digelar pada Minggu (27/1) lalu.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin menilai dukungan PBB membuktikan bahwa Jokowi tidak anti-Islam. Sebab, kader PDI Perjuangan itu kerap mendapat stigma anti-Islam.

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: @PBB2019

"PBB kan partai Islam. PBB penting sebagai legitimasi bahwa Jokowi tidak anti-Islam. Ini penting bagi Jokowi sebagai legitimasi," kata Ujang yang juga pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini kepada MerahPutih.com, Selasa (29/1).

Menurutnya dukungan partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu menjadi angin segar bagi calon petahana. Dukungan PBB, kata Ujang, akan membangun citra positif Jokowi yang selama ini diidentikan anti-Islam.

"Artinya, dukungan PBB berpengaruh untuk membangun citra positif Jokowi terhadap islam. Itu intinya yang paling penting. Itu yang sekarang dibutuhkan Jokowi," ujar dia.

Ujang berpendapat, selain mendapat citra positif di kalangan Islam, dukungan PBB kepada Jokowi-Ma'ruf juga berdampak signifikam terhadap elektabilitas pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Kerja.

Diketahui pada Pilpres 2014 lalu, PBB mendapatkan suara sebesar 1,8 juta. Meski tak memiliki wakil di DPR RI karena tak mencapai parlemen threshold, namun kader PBB banyak yang menjadi kepada daerah.

Bakal calon presiden Joko Widodo dan bakal calon wakil presiden Ma'ruf Amin. ANT/Hafidz Mubarak
Bakal calon presiden Joko Widodo dan bakal calon wakil presiden Ma'ruf Amin. ANT/Hafidz Mubarak

"PBB juga memiliki anggota DPRD di provinsi dan kabupaten yang berjumlah 300 orang. PBB kadernya juga ada yang jadi kepada daerah di daerah-daerah tertentu. Artinya ini penting, jadi paling tidak basis massa PBB ini bisa dilimpahkan pada Jokowi," pungkasnya. (Pon)

#Partai Bulan Bintang #Yusril Ihza Mahendra #Jokowi-Ma'ruf Amin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Indonesia
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Pemerintah resmi melarang konser penyanyi gospel AS Israel Houghton pada 24 Oktober 2026 di Jakarta demi keamanan dan menolak motif politik pro-Israel.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Oktober 2026
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Indonesia
Alasan Indonesia Legowo Mary Jane Veloso Dapat Pengampunan Mutlak dari Filipina
Kasus Mary Jane Veloso akhirnya menemui titik terang setelah Presiden Filipina memberikan pengampunan mutlak. Simak alasan Pemerintah RI menghormati keputusan ini dan kesepakatan di baliknya!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Alasan Indonesia Legowo Mary Jane Veloso Dapat Pengampunan Mutlak dari Filipina
Indonesia
Ombudsman Temukan Sel Mewah di Lapas Cibinong, Yusril: Jangan Ada Dusta di Antara Kita
Menko Yusril tegaskan sanksi berat bagi oknum terkait dugaan sel mewah Lapas Cibinong temuan Ombudsman. "Jangan ada dusta!" Cek selengkapnya!
Wisnu Cipto - Kamis, 24 September 2026
Ombudsman Temukan Sel Mewah di Lapas Cibinong, Yusril: Jangan Ada Dusta di Antara Kita
Indonesia
Menko Yusril Persilakan Media Liput Lapas Cibinong Buktikan Sendiri Tuduhan Sel Napi Sultan
Menko Yusril Ihza Mahendra persilakan media buktikan temuan Ombudsman soal sel mewah berfasilitas apartemen di Lapas Cibinong. Cek selengkapnya!
Wisnu Cipto - Kamis, 24 September 2026
Menko Yusril Persilakan Media Liput Lapas Cibinong Buktikan Sendiri Tuduhan Sel Napi Sultan
Indonesia
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Menko Yusril Ihza Mahendra persilakan KPK periksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Bagikan